Malili, Patikala.com – Wajib pajak kini mendapat pilihan pembayaran yang lebih praktis melalui kanal digital.
Karena itu, Bapenda Luwu Timur memperkuat pemahaman petugas terkait regulasi dan pembayaran pajak secara non tunai.
Bapenda menggelar capacity building bagi aparat dan petugas pengelola pajak daerah, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur.
Perkuat Pemahaman Regulasi Pajak
Kegiatan ini membahas perubahan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2026.
Selain itu, Bapenda menyamakan persepsi petugas dalam menerapkan aturan tersebut.
Kepala Bapenda Luwu Timur, Muhammad Yusri, menilai pemahaman regulasi sangat penting bagi petugas.
Menurutnya, aturan menjadi dasar pelayanan dan pemungutan pajak kepada masyarakat.
“Pemahaman terhadap aturan menjadi dasar dalam melaksanakan pelayanan dan pemungutan pajak kepada masyarakat,” tegas Muhammad Yusri.
Karena itu, petugas perlu memahami regulasi secara seragam agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan pajak yang lebih baik dan jelas.
QRIS Permudah Pembayaran Pajak
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Luwu Timur, Chaeruddin Arfah, menyoroti pembayaran non tunai.
Menurutnya, QRIS menjadi salah satu kanal pembayaran pajak daerah yang perlu terus dioptimalkan.
Melalui QRIS, wajib pajak dapat membayar kewajibannya secara praktis dan cepat.
Selain itu, transaksi tercatat secara digital sehingga mendukung pembayaran yang lebih transparan.
“QRIS perlu terus kita dorong agar dapat dimanfaatkan seluruh wajib pajak daerah,” jelas Chaeruddin.
Ia menambahkan, digitalisasi pembayaran menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
Pelayanan Pajak Makin Mudah
Bapenda berharap seluruh petugas memahami perubahan regulasi secara menyeluruh.
Selanjutnya, petugas diminta menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten di lapangan.
Di sisi lain, penguatan pembayaran non tunai diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sebab, kanal digital dapat memberikan kemudahan sekaligus mempercepat proses pembayaran pajak.
Dengan demikian, digitalisasi pajak tidak hanya mendukung pendapatan daerah.
Namun, langkah tersebut juga mendorong pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel. (Hms)



