Malili, Patikala.com – Anggota DPRD Luwu Timur Firman Udding mendorong pemerintah daerah memperkuat pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Menurutnya, potensi MBLB harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Luwu Timur bersama Bapemda dan BKAD, Selasa (11/08/2026).
Perkuat Data dan Pengawasan MBLB
Firman menilai pemerintah perlu memperbaiki pendataan objek dan wajib pajak MBLB.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pengambilan dan pemanfaatan MBLB.
“Data harus akurat agar potensi MBLB dapat dihitung secara tepat,” ujar Firman.
Karena itu, pemerintah perlu mencocokkan data izin usaha, produksi, penjualan, hingga pembayaran pajak.
Langkah tersebut penting untuk memastikan penerimaan daerah sesuai dengan aktivitas MBLB yang berlangsung.
Selanjutnya, pemerintah perlu mengevaluasi potensi, target, dan realisasi penerimaan MBLB secara berkala.
Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui celah penerimaan yang masih belum tergarap secara optimal.
Cari Potensi Baru, Pastikan Manfaatnya Kembali ke Masyarakat
Firman juga mendorong pemerintah mengidentifikasi objek MBLB yang belum masuk dalam basis data.
Namun, langkah tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan pajak daerah yang berlaku.
Menurutnya, ekstensifikasi tidak boleh sekadar mengejar penerimaan tanpa memperhatikan aturan dan kondisi masyarakat.
“Potensi MBLB harus dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai kewenangan daerah,” tegas Firman.
Karena itu, Firman meminta Bapemda dan BKAD membangun basis data MBLB yang akurat dan terintegrasi.
Kemudian, pengawasan perlu berjalan konsisten agar potensi penerimaan tidak hilang begitu saja.
PAD Meningkat, Pembangunan Masyarakat Diperkuat
Firman menegaskan MBLB bukan hanya persoalan sumber daya alam.
Lebih dari itu, sektor tersebut memiliki potensi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, peningkatan penerimaan MBLB harus diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan PAD yang semakin kuat, pemerintah memiliki ruang lebih besar memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Setiap potensi pendapatan daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Firman.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memperkuat pengawasan terhadap sumber-sumber PAD Luwu Timur.
Selanjutnya, Komisi II akan mendorong perbaikan tata kelola MBLB agar penerimaannya semakin optimal dan berkelanjutan. (bii)



