Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: Pajak Reject dan Overburden PT Vale Jadi Sorotan DPRD Lutim
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Ekonomi

Pajak Reject dan Overburden PT Vale Jadi Sorotan DPRD Lutim

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
12 Agustus 2026
Share
Sarkawi Hamid membahas pajak MBLB PT Vale di DPRD Luwu Timur
SHARE

Malili, Patikala.com – Potensi pajak dari aktivitas pertambangan kembali menjadi perhatian DPRD Luwu Timur.

Kali ini, Komisi II DPRD menyoroti potensi pajak MBLB PT Vale dari material reject dan overburden (OB).

Pembahasan berlangsung bersama Sekda, BKAD, dan Bapenda Luwu Timur, Selasa (11/08/2026).

Baca Juga

Stan Luwu Timur Ramai Dikunjungi Warga di Festival Teluk Lalong 2026
Syal Taipa hingga Terasi Malili, Produk Luwu Timur Tampil di Festival Teluk Lalong

Langkah tersebut bertujuan memastikan potensi penerimaan daerah memiliki dasar hukum yang kuat.

DPRD Soroti Material Reject dan Overburden

Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, mengatakan pembahasan menyoroti material reject dan overburden yang dikelola.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menetapkan SKPDKB atas pajak MBLB dari material tersebut.

Namun, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai makna pemanfaatan material ikutan tersebut.

Karena itu, DPRD meminta pemerintah memperjelas penerapan aturan terkait objek pajak tersebut.

“Ini yang kita bahas. Ada perbedaan pandangan terkait pemanfaatan atau dimanfaatkan,” ujar Sarkawi.

Menurutnya, DPRD ingin memastikan kebijakan pajak berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pemerintah memiliki pijakan hukum yang kuat dalam menetapkan kewajiban pajak.

DPRD Kawal Potensi PAD

Sarkawi menegaskan, DPRD tidak ingin pembahasan pajak MBLB berhenti pada perbedaan tafsir.

Sebaliknya, DPRD mendorong pemerintah mencari kepastian berdasarkan aturan yang berlaku.

Selain itu, DPRD akan mempertimbangkan pandangan lembaga auditor negara, termasuk BPK.

Langkah tersebut penting untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

“DPRD akan terus mendorong dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah,” tegas Sarkawi.

Namun, pengelolaan pajak MBLB tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sarkawi menilai potensi pajak MBLB PT Vale penting dikawal secara serius.

Terlebih, Luwu Timur memiliki aktivitas pertambangan yang cukup besar.

Karena itu, setiap potensi penerimaan yang memiliki dasar hukum perlu memberi kontribusi bagi daerah.

Bukan Sekadar Mengejar Penerimaan

Sarkawi menegaskan, pembahasan pajak MBLB bukan semata-mata mengejar angka PAD.

Menurutnya, DPRD ingin memastikan hak daerah terlindungi sesuai ketentuan hukum.

“Ini bukan semata-mata soal angka penerimaan. Ini tentang bagaimana kita mengawal hak-hak daerah sesuai aturan,” katanya.

Karena itu, ia berharap pemerintah dan DPRD menghasilkan langkah yang jelas serta terukur.

Selain itu, langkah tersebut harus mencegah munculnya persoalan hukum pada masa mendatang.

Dengan demikian, optimalisasi pajak MBLB dapat memperkuat PAD dan mendukung pembangunan Luwu Timur. (bii)

You Might Also Like

Hari Pahlawan, Firman Udding Tekankan Tanggung Jawab Wakil Rakyat
Hari Pahlawan, Sarkawi Hamid Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Luwu Timur
DPRD Lutim Dukung Penagihan Pajak MBLB PT Vale Senilai Rp311 Miliar
Komisi II DPRD Lutim Konsultasi Kampung Nelayan Merah Putih di Makassar
Pemkab Lutim Jelaskan Dasar Hukum Tagihan Pajak MBLB Rp311 Miliar ke PT Vale
TAGGED:DPRD Luwu TimurKomisi II DPRDPAD Luwu TimurPajak MBLBPT Vale IndonesiaSarkawi Hamid
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article Bapenda Luwu Timur memperkuat pembayaran pajak melalui QRIS Bapenda Lutim Perkuat Digitalisasi Pembayaran Pajak Lewat QRIS
Next Article Firman Udding meninjau layanan kesehatan RS Atue RS Atue Diharap Pangkas Jarak Warga Dapat Layanan Kesehatan
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?