Malili, Patikala.com – Potensi pajak dari aktivitas pertambangan kembali menjadi perhatian DPRD Luwu Timur.
Kali ini, Komisi II DPRD menyoroti potensi pajak MBLB PT Vale dari material reject dan overburden (OB).
Pembahasan berlangsung bersama Sekda, BKAD, dan Bapenda Luwu Timur, Selasa (11/08/2026).
Langkah tersebut bertujuan memastikan potensi penerimaan daerah memiliki dasar hukum yang kuat.
DPRD Soroti Material Reject dan Overburden
Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, mengatakan pembahasan menyoroti material reject dan overburden yang dikelola.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menetapkan SKPDKB atas pajak MBLB dari material tersebut.
Namun, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai makna pemanfaatan material ikutan tersebut.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah memperjelas penerapan aturan terkait objek pajak tersebut.
“Ini yang kita bahas. Ada perbedaan pandangan terkait pemanfaatan atau dimanfaatkan,” ujar Sarkawi.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan kebijakan pajak berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pemerintah memiliki pijakan hukum yang kuat dalam menetapkan kewajiban pajak.
DPRD Kawal Potensi PAD
Sarkawi menegaskan, DPRD tidak ingin pembahasan pajak MBLB berhenti pada perbedaan tafsir.
Sebaliknya, DPRD mendorong pemerintah mencari kepastian berdasarkan aturan yang berlaku.
Selain itu, DPRD akan mempertimbangkan pandangan lembaga auditor negara, termasuk BPK.
Langkah tersebut penting untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
“DPRD akan terus mendorong dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah,” tegas Sarkawi.
Namun, pengelolaan pajak MBLB tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Sarkawi menilai potensi pajak MBLB PT Vale penting dikawal secara serius.
Terlebih, Luwu Timur memiliki aktivitas pertambangan yang cukup besar.
Karena itu, setiap potensi penerimaan yang memiliki dasar hukum perlu memberi kontribusi bagi daerah.
Bukan Sekadar Mengejar Penerimaan
Sarkawi menegaskan, pembahasan pajak MBLB bukan semata-mata mengejar angka PAD.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan hak daerah terlindungi sesuai ketentuan hukum.
“Ini bukan semata-mata soal angka penerimaan. Ini tentang bagaimana kita mengawal hak-hak daerah sesuai aturan,” katanya.
Karena itu, ia berharap pemerintah dan DPRD menghasilkan langkah yang jelas serta terukur.
Selain itu, langkah tersebut harus mencegah munculnya persoalan hukum pada masa mendatang.
Dengan demikian, optimalisasi pajak MBLB dapat memperkuat PAD dan mendukung pembangunan Luwu Timur. (bii)



