PATIKALA.com — Plang atau papan informasi milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dipasang di kawasan Lampia diduga dirusak oleh oknum warga penggarap lahan, Sabtu (14/02/2026).
Plang tersebut sebelumnya dipasang Satpol PP Lutim bersama aparat Kepolisian dan TNI di sejumlah titik lahan milik Pemda yang berada di area Proyek Strategis Nasional (PSN) PT IHIP.
Informasi yang dihimpun, pengerusakan terjadi tak lama setelah tim Satpol PP kembali ke Malili usai melakukan pemasangan.
Menariknya, pemasangan plang itu disebut atas persetujuan warga penggarap sendiri, termasuk Irwan alias Iwan Cs. Bahkan, salah satu penggarap turut mendampingi proses pemasangan. Namun belakangan, plang tersebut justru diduga kembali dirusak.
Kabag Pemerintahan Setda Lutim, Andi Muhammad Reza, membenarkan adanya laporan pengerusakan tersebut, Senin (16/02/2026).
“Benar ada informasi plang yang dipasang di lahan milik Pemda di Lampia dirusak. Kejadiannya setelah anggota Satpol PP kembali,” kata Reza.
Pemda, lanjutnya, akan membahas langkah lanjutan bersama tim dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
“Kami akan rapatkan dulu langkah apa yang ditempuh, tentu melibatkan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Riwayat Lahan Lampia dan Status Hukum
Lahan di kawasan industri Desa Harapan, Kecamatan Malili itu tercatat sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan NIB 20.26.000001429.0 atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Total luasnya mencapai 394,5 hektare. Lahan tersebut merupakan kompensasi dari PT Inco (kini PT Vale Indonesia Tbk) atas proyek PLTA Karebbe.
Sebelumnya, PT Inco memegang Sertifikat Hak Pakai sejak 2007 hingga 2032 sebelum akhirnya diserahkan ke Pemkab Lutim.
Belakangan, sejumlah warga menggarap lahan tersebut dengan menanam kakao, durian, kelapa, merica hingga alpukat. Sebagian mengklaim memiliki lahan sejak 1998 bermodalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pemerintah desa.
“Kami sudah mengolah lahan di sini sejak 1998,” ujar Yulisman, salah seorang petani.
Izin Lokasi Dicabut Sejak 1998
Dari penelusuran, PT Nusdeco Jaya Abadi pernah mengantongi izin lokasi perkebunan kakao pada 1994 hingga 1998.
Namun izin itu dicabut Pemkab Luwu pada 26 Februari 1998 saat dipimpin Bupati H.M. Yunus Bandu. Sejak itu, tidak ada lagi aktivitas resmi di kawasan tersebut.
Saat PT Inco memproses Sertifikat Hak Pakai pada 2007, lahan disebut dalam kondisi clear and clean.
Renos, mantan pegawai Dinas Kehutanan Lutim yang ikut survei mikro saat itu, menyebut tidak ditemukan aktivitas warga.
“Kami telusuri lokasi untuk reboisasi. Tidak ada warga yang mengolah atau tinggal di dalam kawasan,” jelasnya.
Setelah reboisasi dan sertifikat terbit, lahan kemudian diserahkan kepada Pemkab Lutim.
Pernah Dipidana 8 Bulan
Pengadilan Negeri Malili pada 2017 pernah menjatuhkan hukuman kepada Irwan alias Iwan dalam perkara pengerusakan tanaman di area penghijauan PT Vale.
Dalam putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Mll, ia divonis 8 bulan penjara dan menjalani 5 bulan masa tahanan.
Meski demikian, yang bersangkutan disebut masih mengelola lahan yang kini tercatat sebagai aset resmi Pemda Lutim.
Minta Ganti Rugi Rp1,38 Triliun
Irwan Cs bersama Rudiansyah mengajukan permintaan ganti rugi tanah dan tanaman kepada Pemda Lutim.
Nilainya fantastis, mencapai Rp1,38 triliun.
Perhitungan itu berdasarkan taksiran harga tanah Rp350 ribu per meter persegi dan nilai tanaman Rp20 juta per pohon di atas lahan seluas 394 hektare.
Pemda: Tidak Ada Ganti Rugi Tanah
Pemkab Lutim menegaskan tidak akan membayar ganti rugi tanah karena statusnya merupakan aset daerah.
“Tidak ada ganti rugi tanah. Yang ada hanya kerohiman untuk tanaman dan bangunan milik warga. Masa aset Pemda kami beli kembali,” tegas Andi Reza.
Lahan tersebut rencananya akan dibangun industri smelter terintegrasi oleh PT IHIP sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung hilirisasi nikel. (*)



