Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: Sidang 2017 Bongkar Fakta: Lahan Lampia Bukan Milik Warga Sejak 1998
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Hukum

Sidang 2017 Bongkar Fakta: Lahan Lampia Bukan Milik Warga Sejak 1998

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
16 Februari 2026
Share
SHARE

PATIKALA.com – Petani penggarap lahan di Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Luwu Timur masih ngotot mengklaim sebagai pemilik lahan meski tanpa bukti administratif.

Satu-satunya patokan para petani adalah karena sudah mengelola lahan tersebut sejak 1998.

Namun dari penelusuran redaksi, sejak awal para petani sudah keliru karena mengelola lahan yang sebenarnya sudah ada pemiliknya.

Baca Juga

Dosen Unanda Pilih Jalur Hukum, Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polda Sulsel
Kapolres Luwu Timur menghadiri evaluasi TMMD ke-130 yang mencakup pembangunan jembatan di Burau dan jalan rabat beton di Wasuponda.
Kapolres Lutim Hadiri Evaluasi TMMD ke-130, Dukung Pembangunan di Wasuponda dan Burau

Hal ini terungkap dari fakta-fakta persidangan ketika kasus pengrusakan lahan yang dilakukan oleh Irwan, Nursan, Wandi dan Aris bergulir di Pengadilan Negeri Malili pada 2017 lalu.

Ketika itu Irwan Cs membabat atau menebang pepohonan di lokasi lahan penghijauan/rehabilitasi milik PT Vale Indonesia di Desa Harapan, antara November 2016 hingga Maret 2017.

Mereka pun dinilai hakim terbukti melakukan pengrusakan lahan PT Vale, sehingga Irwan sebagai terdakwa utama dalam kasus itu divonis 5 bulan penjara (tuntutan JPU 8 bulan).

Warga Buka Lahan Saat Izin Lokasi Sudah Dicabut

Di sisi lain, keterangan saksi-saksi dalam sidang itu mengungkap kronologi warga -termasuk Ayah Irwan, Yulisman- membuka lahan perkebunan di kawasan itu.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Yulisman mengakui pertama kali masuk di kawasan itu pada tahun 1998.

Ia sebagai ketua kelompok tani yang dipersiapkan untuk mengelola perkebunan kakao PT Nusdeco.

Saat itu, PT Nusdeco baru mengantongi izin lokasi yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dengan nomor 04/ILKS/LW/1994.

Perusahaan itu kemudian mengajukan permohonan atau laporan persiapan penanaman kakao kepada Pemkab Luwu pada 21 November 1998.

Namun surat permohonan itu dijawab Pemkab Luwu dalam hal ini Bupati Yunus Bandu pada 28 November 1998, dengan pemberitahuan bahwa izin lokasi PT Nusdeco tidak berlaku lagi alias dicabut.

Dalam surat itu, Bupati Yunus Bandu dengan tegas meminta kepada PT Nusdeco untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan milik Pemkab Luwu itu.

Di sinilah kekeliruan Yulisman, sebab meski sudah ada pemberitahuan, ia ternyata tetap mengolah lahan pemda tersebut hingga 2005.

Sekitar 11 tahun kemudian, Yulisman kembali mengolah lahan di Desa Harapan pada tahun 2016. Kala itu sudah resmi jadi milik PT Vale dengan status sertifikat Hak Pakai sejak 2007.

Di hadapan majelis, Yulisman mengaku kembali mengolah lahan itu karena sudah pernah mengolahnya sebelumnya pada tahun 1998-2005.

“Bahwa saksi (Yulisman) membuka lahan milik PT Vale tersebut tanpa memiliki alas hak atas lahan itu, serta tanpa memiliki izin dari pihak PT Vale sehingga pihak PT Vale merasa keberatan dan melaporkan ke pihak kepolisian,” bunyi petikan vonis majelis hakim PN Malili untuk terdakwa Irwan.

“Bahwa saksi telah mengolah lahan tersebut atas kemauannya sendiri serta menyewa atau mempekerjakan orang lain untuk menebang pohon dengan menggunakan chainsaw,” lanjut petikan vonis tersebut.

Proses Penerbitan Hak Pakai PT Inco

Setelah pencabutan izin PT Nusdeco pada tahun 1998, tidak ada aspek legalitas lain yang terbit hingga tahun 2006, ketika muncul rencana pengganti lahan proyek PLTA Karebbe.

Dimulai dengan keputusan Pimpinan DPRD Luwu Timur nomor: 008/DPRD-LT/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang persetujuan penyediaan lahan.

Dari persetujuan DPRD Lutim itu, Bupati Luwu Timur kemudian menerbitkan surat keputusan nomor 125 tahun 2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang pemberian izin lokasi kepada PT International Nickel Indonesia Tbk (PT Inco – kini PT Vale).

Dengan mengantongi sejumlah surat keputusan di atas, PT Inco kemudian memproses penerbitan Sertifikat Hak Pakai nomor 03 pada tahun 2007 dengan luas lahan 395,81 hektare di Desa Harapan Kec. Malili Kab. Luwu Timur.

Kepala Bagian Pemerintahan Luwu Timur, Andi Muhammad Reza, membenarkan bahwa penerbitan hak pakai PT Inco kala itu sudah sesuai prosedur.

“Tidak ada legalitas yang terbit antara 1998 (setelah izin PT Nusdeco dicabut) sampai diprosesnya sertifikat Hak Pakai PT Inco. Karena sertifikat itu hanya bisa terbit dalam kondisi lahan tanpa penguasaan pihak lain atau clear and clean,” jelas Reza, Senin 16 Februari 2026.

Salah satu saksi yang ditemui redaksi, Renos membenarkan hal itu. Mantan pegawai Dinas Kehutanan Luwu Timur ini mengaku pernah ke lokasi tersebut sekitar tahun 2007.

Saat itu Renos termasuk dalam tim yang ditugaskan melakukan survei mikro untuk mengetahui potensi vegetasi lokasi yang akan direboisasi (penghijauan).

Reboisasi ini merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk penyerahan lahan kompensasi dan penerbitan sertifikat.

“Ketika survei, kami menelusuri setiap jengkal lahan di kawasan tersebut dan bisa saya pastikan tidak ada aktivitas warga mengolah lahan atau tinggal di dalam,” jelas Renos.

Pada 5 Januari 2022, PT Vale Indonesia Tbk secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait penyerahan lahan kompensasi PLTA Karebbe di Desa Harapan.

Penyerahan itu kemudian diperkuat melalui Akta Hibah Nomor 03/2022 oleh PPAT Hj. Wahyuni Inti Hastuti, S.H., tertanggal 7 Januari 2022, yang menyatakan bahwa lahan dimaksud beralih penuh menjadi milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Artinya, sejak awal tahun 2022, status lahan tersebut bukan lagi milik perusahaan dan tidak termasuk dalam kawasan hutan negara, melainkan aset daerah yang sah.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Luwu Timur saat itu, Budiman menetapkan lahan tersebut sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan industri Lampia melalui SK Bupati Nomor 248/D-06/VII/Tahun 2022, tanggal 27 Juli 2022.

Dalam keputusan itu disebutkan secara eksplisit bahwa: “Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Luwu Timur terletak di Desa Harapan, Kecamatan Malili, dengan luas 395,81 hektare, dan merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Akta Hibah.”

Dengan dasar hukum yang kuat, penetapan kawasan industri ini juga sejalan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019–2039 serta RPJMD 2021–2026.

Selain itu, pembangunan kawasan industri tersebut kini masuk dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023.(*)

You Might Also Like

Luwu Timur Resmi Jadi Tuan Rumah Tunggal Porprov XIX Sulsel 2030
Luwu Timur Raih 146 Medali, Peringkat Tujuh di Porprov Sulsel XVIII
Luwu Timur Raih Peringkat Ketiga STBM Award Nasional 2026
Luwu Timur Diumumkan Jadi Tuan Rumah Porprov Sulsel 2030
KONI Lutim Protes Klasemen Porprov, Persoalkan Posisi di Bawah Wajo
TAGGED:klaim lahan 394lahan LampiaPemkab LutimProyek Strategis LutimPT IHIP
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article Plang Informasi Aset Pemda Lutim di Lampia Diduga Dirusak Penggarap
Next Article APAL Dikukuhkan, Pemkab Dorong Pengusaha Lampia Ambil Peran Strategis
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?