PATIKALA.com – Petani penggarap lahan milik Pemkab Luwu Timur di Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, mengakui tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang mereka kelola.
Meski begitu, mereka tetap mengklaim sebagai pemilik karena telah menggarap lahan tersebut sejak sekitar tahun 1998.
“Yang jelas Pak, alas hak kami itu adalah mengelola, kami yang garap,” ujar Irwan alias Iwan, salah satu penggarap, Sabtu (14/02/2026).
Iwan menegaskan, dirinya bersama penggarap lain akan mempertahankan lahan yang selama ini mereka kelola, terutama setelah Pemkab Luwu Timur berencana mengambil kembali aset tersebut.
Menurutnya, soal legalitas harus dilihat dari kronologi dan riwayat penguasaan lahan. Ia menilai, pihak yang pertama mengelola memiliki dasar moral atas tanah itu.
Ajukan Ganti Rugi Rp1,3 Triliun
Irwan diketahui menjadi perwakilan penggarap yang sebelumnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemkab Lutim senilai Rp1,3 triliun.
Dalam surat tertanggal 18 Januari 2026, mereka menyatakan bersedia menerima uang kerohiman dengan syarat pembayaran tanah sebesar Rp350 ribu per meter persegi dan nilai tanaman Rp20 juta per pohon.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirage, menegaskan lahan tersebut merupakan aset resmi Pemkab Lutim.
Tanah di kawasan industri Desa Harapan itu telah bersertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan Nomor Induk Bidang 20.26.000001429.0 atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
“Kami tidak mungkin memberikan ganti rugi tanah, karena itu resmi milik Pemkab. Yang ada hanya uang kerohiman dan ganti rugi tanaman sebagai bentuk kepedulian sosial,” tegas Ramadhan.
Diketahui, lahan seluas 394,5 hektare tersebut rencananya akan disewa PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) untuk pengembangan kawasan industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).***



