PATIKALA.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan mulai menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Luwu Timur Gemilang (LTG).
Surat pemanggilan dengan nomor B/7478/X/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus telah dikirimkan kepada Direktur PT LTG untuk dimintai keterangan dan menyerahkan sejumlah dokumen penting, seperti perjanjian pinjaman, bukti transfer, serta mutasi rekening perusahaan.

Langkah ini menjadi bagian dari pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan penyalahgunaan dana pinjaman sebesar Rp1,6 miliar.
Hasil investigasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur menyebutkan, dana senilai Rp1,6 miliar tersebut diduga digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
“Digunakan di Pilkada,” ujar seorang pejabat Inspektorat yang enggan disebut namanya.
Laporan hasil pemeriksaan itu disebut telah disampaikan kepada Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam. Namun hingga kini, Kepala Inspektorat Salam Latief belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi.
Dugaan penyalahgunaan dana ini pertama kali mencuat setelah tulisan Jois Andi Baso, aktivis Aliansi Jaringan Komunikasi Lingkar Tambang Luwu Timur, dimuat di media daring kolomdata.id pada 23 Oktober 2025.
Jois, yang juga sepupu mantan Bupati Budiman Hakim Andi Baso, menyoroti kisruh perusahaan tambang PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Pongkeru Mineral Utama (POMU) di Blok Pongkeru.
Dari tulisan itulah publik mulai menyoroti jejak aliran dana di BUMD PT Luwu Timur Gemilang.
Pada tahun 2024, PT LTG melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Aneka Mineral Nasional senilai Rp10 miliar.
Dana itu digunakan untuk setoran modal ke perusahaan gabungan (JVCo) PT Pongkeru Mineral Utama (POMU) sebesar Rp8,35 miliar sesuai porsi kepemilikan saham 27 persen.
Namun, sisanya sekitar Rp1,65 miliar tidak jelas penggunaannya dan menjadi sumber dugaan penyimpangan.
PT POMU merupakan perusahaan gabungan antara PT Antam (55 persen), PT Luwu Timur Gemilang (27 persen), dan PT Sulawesi Citra Indonesia (SCI) milik Pemerintah Provinsi Sulsel (18 persen).
Perusahaan ini mengelola tambang nikel di Blok Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Namun, proyek yang semula diharapkan jadi penopang ekonomi daerah kini terseret kasus dugaan korupsi
Pada 14 Oktober 2025, PT POMU melakukan pergantian direksi.
Saldy Mansur yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama digantikan oleh Akhsan Rahman, sementara Iwan Usman digantikan oleh Ittong Sulle.
Kedua nama lama itu dikenal dekat dengan mantan Bupati Budiman Hakim Andi Baso, dan sempat menempati posisi strategis di BUMD PT LTG.
Pergantian ini disebut sebagai langkah pembenahan setelah bergantinya kepemimpinan daerah.
Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel kini terus memeriksa dokumen dan memanggil pihak-pihak terkait. Publik menunggu kejelasan ke mana sebenarnya dana Rp1,6 miliar itu mengalir.
BUMD seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sumber masalah di tahun politik. Kini, semua mata tertuju pada hasil penyelidikan aparat penegak hukum.



