PATIKALA.COM – Dosen Universitas Andi Djemma (Unanda) berinisial H menempuh jalur hukum setelah merasa nama baik dan kehormatannya tercemar akibat pemberitaan serta penyebaran informasi di media sosial terkait tuduhan dugaan pelecehan seksual yang sebelumnya dialamatkan kepadanya.
Melalui penasihat hukumnya, H telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik terhadap akun Instagram @unandamenfess_ ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan pada 29 September 2026.
Penasihat hukum H, Adyatma, mengatakan laporan tersebut saat ini tengah berproses di Polda Sulsel. Menurutnya, penyidik juga telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.
“Saat ini laporan klien kami sedang berproses di Polda dan penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Kami menempuh langkah hukum karena terdapat informasi yang disebarluaskan melalui media sosial yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta dan telah merugikan nama baik klien kami,” ungkap Adyatma.
Sebelumnya, H dilaporkan oleh seorang mahasiswi berinisial LN kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unanda. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan peristiwa pelecehan seksual dalam kegiatan study tour Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unanda di Bali pada Agustus 2026.
Namun, berdasarkan keterangan penasihat hukum H, hasil pemeriksaan Satgas PPKPT Unanda menyatakan dugaan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada kliennya tidak memenuhi unsur.
Adyatma menegaskan, hasil pemeriksaan tersebut perlu dipahami secara tepat agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Ia juga menyebut terdapat penilaian mengenai potensi pelanggaran etik yang dikaitkan dengan peristiwa lain.
“Kami perlu meluruskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PPKPT Unanda, tuduhan pelecehan seksual terhadap klien kami dinyatakan tidak memenuhi unsur. Karena itu, penting untuk membedakan secara tegas antara dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan dengan persoalan etik yang disebut berkaitan dengan peristiwa lain. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan sehingga membentuk persepsi seolah-olah klien kami telah terbukti melakukan pelecehan seksual,” tegasnya.
Menurut Adyatma, setiap proses pemeriksaan harus mengedepankan fakta, bukti, kronologi, serta ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Penilaian mengenai potensi pelanggaran etik, kata dia, juga harus memiliki dasar peristiwa yang jelas.
Ia menilai persoalan etik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk membangun narasi bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak kekerasan seksual.
Pihaknya berharap seluruh pihak, termasuk media massa dan pengguna media sosial, dapat mengedepankan prinsip keberimbangan, kehati-hatian, serta asas praduga tidak bersalah dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Adyatma menambahkan, kliennya menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pengaduan. Namun, pengaduan tersebut juga perlu diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Klien kami menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pengaduan dan sejak awal klien kami meminta agar persoalan ini dibawa ke penegak hukum untuk menguji kebenaran materiilnya. Selain itu, pengaduan yang dilakukan juga harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya menginginkan persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, bukan melalui penghakiman opini publik.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, bukan melalui penghakiman opini publik,” tutup Adyatma.



