PATIKALA.COM — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DisPKP) Luwu Timur menggelar Forum Konsultasi Publik 2026 di Aula DisPKP Malili, Selasa 17 November, membahas layanan pertanian berbasis QR Code.
Acara ini mengusung tema “Optimalisasi Layanan Publik Sektor Pertanian Berbasis Data dan Informasi” untuk memanfaatkan data terintegrasi demi meningkatkan kualitas pelayanan.
Forum dipimpin Sekretaris DisPKP Munadiah As’ad, dihadiri Kabag Organisasi Setdakab Saenab, Kabid Ketahanan Pangan Darfan Husain, perwakilan OPD, kepala desa, serta Kepala BPS Luwu Timur Abdullah Pannu.
Inovasi QR Code untuk Layanan Pertanian
Inovasi QR Code diharapkan mempermudah petani melaporkan permasalahan tanaman atau ternak secara langsung melalui pemindaian barcode.
“Melalui pemindaian barcode, kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan di desa maupun kecamatan, lalu menjadwalkan layanan sesuai kebutuhan,” ujar Munadiah As’ad.
Pentingnya Data dalam Kebijakan Pertanian
Abdullah Pannu menekankan bahwa data akurat menjadi fondasi utama penetapan kebijakan dan pembangunan daerah pertanian.
“Kalau ingin melihat daerah maju, maka datanya harus kuat; data mahal, tetapi jauh lebih mahal bila membangun tanpa data,” tegasnya.
DisPKP berencana menguji layanan QR Code di beberapa desa dan kecamatan, serta mengumpulkan masukan untuk penyempurnaan berkelanjutan.



