Patikala.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyerahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Materinya mencakup pengelolaan sampah, aset daerah, penanganan kebakaran, hingga pajak dan retribusi.
Penyerahan dilakukan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, kepada Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, dalam Rapat Paripurna di Malili, Senin (12/10/2026).
Empat rancangan regulasi tersebut menyentuh sejumlah urusan penting pemerintahan. Pembahasannya akan menentukan arah pengaturan daerah pada sektor lingkungan, pengelolaan aset, keselamatan masyarakat, dan pendapatan daerah.
Empat Ranperda Masuk Meja Pembahasan
Ranperda pertama mengatur pengelolaan sampah di daerah. Regulasi ini berkaitan dengan penataan penanganan sampah dan upaya menjaga lingkungan tetap bersih.
Kedua, perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ranperda ini berkaitan dengan pengaturan aset yang dimiliki pemerintah daerah.
Ketiga, Ranperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Aturan ini mencakup urusan perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran serta kebutuhan penyelamatan.
Sementara itu, Ranperda keempat mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembahasannya berkaitan dengan kebijakan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
Dalam sambutannya, Irwan mengatakan keempat Ranperda memiliki tujuan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Keempat Ranperda ini memiliki ruang lingkup yang berbeda, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan,” jelas Irwan.
DPRD Akan Bahas Bersama Pemerintah Daerah
Irwan menegaskan, penyusunan regulasi membutuhkan kerja sama pemerintah daerah dan DPRD. Ia berharap pembahasan dilakukan secara konstruktif dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.
Penyerahan Ranperda tersebut disaksikan Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, Wakil Ketua DPRD Harisah Suharjo, anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam rapat yang sama, DPRD juga mengagendakan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sekaligus pembentukan panitia khusus (Pansus).
Pendapat akhir fraksi disampaikan oleh Erni Malape dari NasDem, Sarkawi Hamid dari GPR, Ambrosius Boroallo dari PDIP, Wahidin Wahid dari Golkar, serta Nurchalis Azis dari PAN.
Tahap berikutnya adalah pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan regulasi sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil pembahasan nantinya diharapkan menghasilkan aturan yang jelas dan dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pemerintahan serta masyarakat Luwu Timur. (bii)



