Patikala.com – Penolakan warga Dusun Balambano terhadap rute pipa minyak PT Vale Indonesia belum menemukan titik terang.
Dalam rapat tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Luwu Timur, Kamis (1/10/2026), warga justru mempertanyakan proses penyusunan dokumen AMDAL yang memuat foto mereka.
Rapat tersebut merupakan pertemuan keempat setelah sebelumnya digelar di DPRD Luwu Timur, dilanjutkan peninjauan lokasi proyek, rapat di Kantor Camat Wasuponda, hingga pertemuan bersama Pemkab Luwu Timur, DPRD, PT Vale Indonesia dan warga Balambano.
Persoalan utama warga tetap sama. Mereka menolak rute pipa yang dinilai masih berada di sekitar permukiman.
Kepala Desa Balambano, Muhammat Ronal, mengatakan sosialisasi mengenai rute pipa pernah dilakukan pada September 2024.
Namun, menurut Ronal, pertemuan itu hanya dihadiri konsultan PT Vale dan tidak dihadiri manajemen perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keberatan terhadap rute yang ditawarkan karena berada di sekitar permukiman.
“Karena masyarakat menolak titik rute pipa tersebut, pemerintah desa Balambano menolak titik rute pipa minyak PT Vale Indonesia berada di sekitar pemukiman warga,” kata Ronal.
Ronal mengaku tidak mengetahui proses selanjutnya setelah penolakan tersebut. Ia juga mempertanyakan bagaimana proses perizinan tetap berjalan hingga rencana pemindahan pipa berlanjut.
Foto Warga Masuk Dokumen AMDAL
Anggota DPRD Luwu Timur, Erick Strada, kemudian menyoroti persoalan lain yang dianggap penting.
Ia mempertanyakan keberadaan foto sejumlah warga Balambano dalam dokumen AMDAL PT Vale.
Menurut Erick, warga yang fotonya tercantum dalam dokumen tersebut hadir dalam rapat dan membantah bahwa foto mereka merupakan bagian dari sosialisasi rute pipa.
“Biar tebal sekali dokumen AMDAL, tapi kalau tidak melibatkan masyarakat, tidak ada gunanya,” tegas Erick.
Erick juga mempertanyakan bagaimana foto warga dapat digunakan sebagai data pendukung dokumen AMDAL tanpa sepengetahuan warga yang bersangkutan.
Pertanyaan itu kemudian dijawab langsung oleh pihak PT Vale.
Firman dari bagian perizinan PT Vale membenarkan bahwa foto warga tersebut memang tercantum dalam dokumen AMDAL.
“Iya, masuk,” jawab Firman.
Ia menjelaskan foto tersebut diperoleh dari rekan eksternal relation PT Vale.
Jawaban tersebut membuat persoalan semakin menjadi sorotan. Sebab, di satu sisi foto warga tercantum dalam dokumen AMDAL, sementara warga yang hadir dalam forum mengaku tidak merasa dilibatkan dalam sosialisasi terkait rute pipa.
Warga Pertanyakan Dasar Pemindahan Pipa
Firman menjelaskan bahwa dokumen lingkungan PT Vale merupakan addendum, bukan AMDAL baru.
Menurutnya, AMDAL PT Vale pertama kali disusun pada 2007 dan kemudian mengalami addendum pada 2017 karena terdapat perubahan kegiatan.
Ia mengatakan pelibatan masyarakat dilakukan dalam proses penyusunan kerangka acuan melalui konsultasi publik.
Namun, terkait rencana pipa minyak, Firman menyebut dokumen tersebut menggunakan istilah perbaikan dan pemeliharaan.
“Tidak ada kata pemindahan di dalamnya,” ujarnya.
Sementara itu, di lapangan PT Vale merencanakan pemindahan atau reroute pipa dari jalur yang saat ini berada di sekitar permukiman menuju lokasi baru.
Firman menyebut rencana tersebut merupakan hasil kajian perusahaan.
“Pipa yang ada saat ini berada di pemukiman. PT Vale rencana memindahkan itu ke lokasi yang saat ini dikerja dan ditolak warga,” jelasnya.
Bagi warga, persoalan tersebut tidak berhenti pada soal lokasi pipa.
Mereka mempertanyakan bagaimana rute baru ditetapkan, sejauh mana masyarakat dilibatkan, serta bagaimana keberatan warga dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Warga Tetap Menolak
Risal Mujur menyebut sedikitnya lima alasan yang membuat warga Balambano tetap menolak rute tersebut.
Pertama, warga khawatir terjadi kebocoran pipa seperti insiden yang pernah terjadi di Towuti. Karena itu, mereka meminta jalur pipa tidak ditempatkan di sekitar permukiman.
Kedua, warga mempertanyakan keterlibatan masyarakat Balambano dalam proses penyusunan AMDAL.
Ketiga, warga mengaku tidak mendapatkan sosialisasi AMDAL sebagaimana yang mereka harapkan.
Keempat, warga mempersoalkan penggunaan foto mereka dalam dokumen AMDAL tanpa sepengetahuan dan persetujuan.
Kelima, warga mempertanyakan perbedaan antara istilah perbaikan dan pemeliharaan dalam dokumen AMDAL dengan rencana pemindahan atau reroute pipa di lapangan.
Rangkaian persoalan tersebut membuat warga meminta PT Vale tidak hanya menjelaskan lokasi rute pipa.
Mereka juga meminta perusahaan membuka proses yang melatarbelakangi penetapan rute, termasuk bagaimana masyarakat dilibatkan dan bagaimana data warga digunakan dalam dokumen lingkungan.
Bagi warga Balambano, penolakan terhadap rute pipa bukan sekadar persoalan menerima atau menolak sebuah proyek.
Ada persoalan keselamatan permukiman, keterlibatan masyarakat, serta transparansi dokumen yang menurut mereka harus dijelaskan secara terbuka. (bii)



