Hak pekerja atas Tunjangan Hari Raya (THR) seharusnya menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar. Namun dalam praktiknya, persoalan keterlambatan hingga tidak dibayarkannya THR masih kerap terjadi.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membuka Posko Konsultasi dan Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan tahun 2026. Posko ini disiapkan untuk mengantisipasi potensi persoalan pembayaran THR bagi pekerja menjelang hari raya.
Langkah ini dinilai penting mengingat setiap tahun masih ditemukan keluhan pekerja terkait keterlambatan bahkan tidak dibayarkannya THR oleh sejumlah perusahaan.
Posko tersebut dibuka di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. Layanan pengaduan dibuka setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WITA.
Kepala Dinas Transnaker Luwu Timur, Joni Patabi, mengatakan posko ini menjadi ruang bagi pekerja untuk berkonsultasi maupun menyampaikan pengaduan jika hak mereka tidak dipenuhi perusahaan.
“Posko ini kami siapkan agar pekerja tidak bingung mencari tempat mengadu ketika ada persoalan terkait THR maupun BHR,” ujar Joni, Rabu (11/03/2026).
Ia menegaskan bahwa kewajiban pembayaran THR sudah diatur jelas dalam Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 500.15.12/259/Transnaker tertanggal 10 Maret 2026.
Aturan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 003.2/2983/Disnakertrans tertanggal 6 Maret 2026 terkait pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja serta BHR bagi pengemudi dan kurir transportasi berbasis aplikasi.
Dalam ketentuan itu, perusahaan diwajibkan membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau H-7.
Jika perusahaan terlambat atau tidak membayarkan THR dan BHR, pemerintah menegaskan ada sanksi yang dapat dikenakan sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
“Pengusaha wajib mematuhi aturan ini. Jika ada pelanggaran tentu ada konsekuensi,” tegas Joni.
Untuk memudahkan akses, pekerja juga bisa melapor melalui telepon maupun WhatsApp di nomor 0813 4225 8779, 0813 4225 2217, dan 0823 4486 4020.
Pemkab Luwu Timur pun mendorong para pekerja agar tidak ragu memanfaatkan posko tersebut jika mengalami masalah pembayaran THR maupun BHR.Pemerintah berharap hak pekerja tetap terlindungi menjelang hari raya.



