Di tengah pesatnya aktivitas industri dan pertambangan di Luwu Timur, potensi pajak daerah menjadi perhatian serius DPRD. Salah satu yang dinilai menjanjikan adalah Pajak Air Permukaan (PAP), yang selama ini dimanfaatkan oleh berbagai sektor usaha.
Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur terus mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu potensi yang dinilai cukup besar adalah Pajak Air Permukaan (PAP), khususnya dari sektor industri, pertambangan, dan pembangkit listrik.
Untuk memperdalam tata kelola pajak tersebut, Komisi II DPRD Luwu Timur melakukan konsultasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (11/03/2026).
Kunjungan itu dihadiri anggota Komisi II DPRD Luwu Timur bersama perwakilan Bapenda dan jajaran pengelola keuangan daerah. Pertemuan membahas pengelolaan pajak daerah serta mekanisme dana bagi hasil pajak provinsi.
Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Firman Udding, mengatakan Pajak Air Permukaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD daerah.
“Potensinya cukup besar karena banyak sektor industri, tambang, dan pembangkit listrik yang memanfaatkan air permukaan,” ujar Firman.
Ia menjelaskan, tarif PAP dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Air (NPA). Perhitungan tersebut mempertimbangkan volume penggunaan air, kualitas air, serta tujuan pemanfaatannya.
Menurutnya, optimalisasi pajak ini juga perlu didukung dengan pengecekan langsung ke lapangan.
“Biasanya dilakukan peninjauan langsung ke lokasi objek pajak untuk memastikan volume penggunaan air sesuai laporan,” jelasnya.
Firman menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah agar potensi PAD bisa dimaksimalkan.

Melalui konsultasi tersebut, DPRD berharap pengelolaan pajak daerah di Luwu Timur dapat semakin efektif, sekaligus memberi manfaat lebih besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat.



