Ketegangan antara warga Desa Ussu dan PT Prima Utama Lestari (PT PUL) terus meningkat. Di tengah dugaan pencemaran lingkungan, langkah perusahaan melaporkan warga justru dinilai memperkeruh keadaan.
Ketua Jaringan Komunikasi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM LT Indonesia), Amrullah, menegaskan pihaknya siap turun tangan jika penanganan kasus ini dianggap tidak adil.
“Kalau ini terus diabaikan, kami siap turun gunung. Aksi besar hingga ke tingkat pusat bisa terjadi,” tegasnya.
Sorotan terhadap PT PUL menguat setelah sejumlah warga memenuhi panggilan Polres Luwu Timur. Pemanggilan itu terkait aksi protes warga atas kondisi Sungai Ussu.
Warga menyebut air sungai yang dulu jernih kini berubah keruh kehitaman. Mereka menduga perubahan ini berkaitan dengan aktivitas tambang di sekitar wilayah tersebut.
Namun, langkah hukum yang diambil perusahaan justru menuai kritik. Amrullah menilai cara itu berpotensi membungkam suara warga.
“Kami melihat ini bisa mengarah pada kriminalisasi. Padahal warga hanya menuntut hak atas lingkungan yang bersih,” ujarnya.
Ia menegaskan, menyampaikan pendapat soal lingkungan adalah hak masyarakat yang dilindungi undang-undang.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum fokus pada dugaan pencemaran, bukan pada warga yang menyampaikan aspirasi.
“Jangan sampai arah penegakan hukum keliru. Yang harus diselidiki itu dugaan pencemaran,” katanya.
Di tengah situasi ini, Amrullah juga mengingatkan pemerintah daerah agar tetap objektif.
Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan harus menjadi prioritas utama.



