Ribuan butir obat terlarang dan ratusan gram narkotika dimusnahkan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Kamis (21/05/2026).
Langkah ini menjadi pesan tegas bahwa peredaran narkoba dan tindak kriminal di Luwu Timur terus diperangi demi menjaga keamanan masyarakat dan iklim daerah yang sehat bagi dunia usaha, termasuk kawasan industri PT Vale.
Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode Januari–Mei 2026.
53 Perkara Dituntaskan
Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 183,299 gram, obat THD sebanyak 2.404 butir, serta tembakau sintetis seberat 38,21 gram.
Selain itu, aparat juga memusnahkan sejumlah barang bukti lain seperti senjata tajam, handphone, alat hisap bong, detonator rakitan, ketapel, hingga bubuk mesiu.
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Berthy Oktavianez, menyebut seluruh barang bukti berasal dari 53 perkara pidana. Rinciannya, 19 perkara Oharda, 5 perkara Kamnegtibum, dan 29 perkara narkotika.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekda Luwu Timur Ramadhan Pirade, unsur DPRD, Pengadilan Negeri Malili, Polres Malili, Kodim 1403 Palopo, Bea Cukai Malili, serta jajaran Kejaksaan.
Jaga Keamanan Masyarakat dan Investasi
Sekda Luwu Timur, Ramadhan Pirade, mengapresiasi langkah Kejaksaan dan aparat penegak hukum yang dinilai konsisten menjaga penegakan hukum secara profesional dan transparan.
Menurutnya, pemberantasan narkoba bukan hanya penting untuk melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas daerah sebagai kawasan industri dan investasi.
“Pemusnahan barang bukti ini menjadi bentuk nyata komitmen penegakan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Ramadhan.
Ia juga mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kesadaran hukum agar peredaran narkoba tidak merusak generasi muda Luwu Timur.
Kepercayaan Publik Diperkuat
Pemusnahan barang bukti ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kembali barang bukti yang telah diputus pengadilan.



