Luwu Timur, Patikala.com — Polemik Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tizar Tirzia Trizardi memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Namun, riwayat perizinan perusahaan menunjukkan izin tersebut telah terbit sejak 2011 dan mengalami beberapa tahapan sesuai perubahan regulasi nasional.
Data yang dihimpun dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, PT Tizar Tirzia Trizardi, dan sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) menunjukkan bahwa izin yang berlaku saat ini merupakan perpanjangan, bukan penerbitan izin baru.
IUP Pertama Terbit pada 2011
External PT Tizar Tirzia Trizardi, Riduansyah, mengatakan perusahaan pertama kali memperoleh IUP pada 2011.
Saat itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 masih memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk menerbitkan IUP.
Karena itu, bupati masih berwenang menerbitkan izin apabila wilayah pertambangan berada dalam satu kabupaten.
“IUP perusahaan pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Izin yang berlaku saat ini merupakan kelanjutan yang diperpanjang sesuai mekanisme,” kata Riduansyah, yang akrab disapa Gopal.
Dengan demikian, aktivitas perizinan PT Tizar Tirzia Trizardi telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Regulasi Berubah, Kewenangan Ikut Beralih
Kepala DPMPTSP Luwu Timur, Agus Tobarani, menjelaskan perubahan kewenangan dimulai setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sejak saat itu, kewenangan pemerintah kabupaten dalam menerbitkan IUP dialihkan kepada pemerintah provinsi.
Baca Juga: Bupati Luwu Timur Tak Berwenang Terbitkan IUP, Ini Penjelasan Pemkab
“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan IUP,” jelas Agus.
Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan disempurnakan lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Akibatnya, kewenangan penerbitan IUP kini berada di Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM.
Sementara itu, sebagian kewenangan didelegasikan kepada gubernur sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 untuk jenis perizinan tertentu.
Perpanjangan IUP Terbit pada 2025
Riduansyah menjelaskan perpanjangan terakhir IUP PT Tizar Tirzia Trizardi diterbitkan Kementerian ESDM pada 2025.
Perpanjangan itu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku saat ini.
Data MODI mencatat IUP Operasi Produksi PT Tizar Tirzia Trizardi bernomor SK 01/1/IUP/PMA/2025.
Izin tersebut berlaku mulai 19 Maret 2025 hingga 13 Oktober 2030.
Agus menjelaskan polemik muncul karena sebagian pihak hanya melihat nomor SK atau tahun pada dokumen yang berlaku.
Padahal, untuk mengetahui pejabat penerbit IUP, masyarakat harus menelusuri Surat Keputusan beserta riwayat perizinannya.
“Di dalam SK terdapat pejabat yang menandatangani, dasar hukum, dan konsideran penerbitan izin,” ujarnya.
Karena itu, Agus mengimbau masyarakat memahami sejarah penerbitan izin secara utuh.
Menurutnya, satu IUP dapat melalui beberapa tahapan administrasi, mulai penerbitan awal hingga perpanjangan.
Dengan memahami kronologi tersebut, masyarakat diharapkan tidak keliru menafsirkan informasi yang beredar mengenai kewenangan penerbitan IUP.



