Luwu Timur, Patikala.com – Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada informasi yang menyesatkan terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemkab Luwu Timur menegaskan Bupati tidak memiliki kewenangan menerbitkan IUP.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Luwu Timur, Agus Tobarani, menyusul beredarnya isu yang mengaitkan Bupati dengan penerbitan IUP, termasuk yang dikaitkan dengan PT Tizar Tirzia Trizardi.
Menurut Agus, informasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum pertambangan yang berlaku saat ini.
“Kami perlu meluruskan isu yang sengaja digiring agar masyarakat tidak terkecoh. Bupati Luwu Timur sudah tidak memiliki kewenangan menerbitkan IUP,” tegas Agus, Jumat (24/07/2026).
Kewenangan IUP Berada di Pemerintah Pusat
Agus menjelaskan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengubah sistem perizinan pertambangan di Indonesia.
Selain itu, aturan tersebut diperkuat melalui PP Nomor 96 Tahun 2021 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024.
Karena itu, kewenangan menerbitkan IUP mineral logam dan batubara sepenuhnya berada di Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM.
Sementara itu, gubernur hanya menerima pendelegasian untuk komoditas tertentu.
Kewenangan itu meliputi IUP mineral bukan logam, batuan, SIPB, IPR, IUJP lingkup provinsi, serta izin pengangkutan dan penjualan.
“Artinya, bupati tidak masuk dalam skema penerbitan IUP. Pemerintah kabupaten hanya menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan dan penataan ruang daerah,” jelas Agus.
Pemkab Minta Masyarakat Cermati Informasi
Agus menambahkan, bupati memang pernah memiliki kewenangan menerbitkan IUP pada periode 2009 hingga 2014.
Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan itu dialihkan ke pemerintah provinsi.
Selanjutnya, regulasi terbaru menyerahkan kewenangan tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat.
Oleh sebab itu, mengaitkan penerbitan IUP saat ini dengan Bupati Luwu Timur dinilai tidak memiliki dasar hukum.
Pemkab Luwu Timur juga menduga ada pihak yang sengaja membangun persepsi negatif melalui isu pertambangan.
Karena itu, masyarakat diimbau lebih kritis dalam menerima informasi.
Selain itu, warga diminta selalu merujuk pada regulasi resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak memiliki dasar hukum.



