Desakan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Prima Utama Lestari (PT PUL) terus menguat. Lembaga Advokasi HAM Indonesia (LHI) meminta DPRD Luwu Timur segera mengambil langkah.
Ketua Pelaksana Harian LHI, Iskar, mengatakan DPRD harus segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membuka persoalan ini.
“Kami akan datang langsung ke DPRD, khususnya Komisi III. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kejelasan,” kata Iskar, Sabtu (28/03/2026).
Menurut Iskar, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan. Ia menilai, jika DPRD pasif, maka dugaan pelanggaran lingkungan bisa terus terjadi.
Ia menyebut, RDP menjadi langkah penting agar semua pihak bisa dipertemukan dalam satu forum.
“Lewat RDP, semua pihak bisa bicara terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Sorotan terhadap PT PUL muncul setelah adanya keluhan warga terkait kondisi Sungai Ussu. Warga menyebut air sungai berubah warna, terutama saat musim hujan.
Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Warga menduga ada persoalan dalam pengelolaan limbah di area tambang.
Selain itu, fasilitas pengelolaan limbah perusahaan juga menjadi perhatian. Sejumlah pihak menilai perlu ada penjelasan terbuka melalui forum resmi.
Iskar menegaskan DPRD tidak boleh tinggal diam. Ia meminta lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Ini menyangkut lingkungan dan kehidupan masyarakat. DPRD harus bertindak,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Luwu Timur maupun pihak PT PUL terkait rencana RDP.
Kasus ini masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap penanganan dilakukan secara terbuka dan tidak berpihak.



