Ketua HAM Luwu Timur, Rishariyadi, melontarkan kritik keras terhadap penanganan kasus yang melibatkan warga Desa Ussu dan PT Prima Utama Lestari (PT PUL). Ia menilai arah penegakan hukum mulai menyimpang dari substansi persoalan.
Menurutnya, aparat tidak boleh terjebak pada laporan perusahaan semata. Ia menegaskan, dugaan pencemaran lingkungan justru harus menjadi fokus utama penyelidikan.
Di tengah situasi itu, sejumlah warga Ussu lebih dulu dipanggil penyidik Polres Luwu Timur. Mereka diperiksa atas laporan PT PUL terkait dugaan mengganggu aktivitas pertambangan.
Padahal, warga menyatakan aksi mereka lahir dari kekhawatiran atas kondisi lingkungan. Dugaan pencemaran mencuat setelah ditemukan aktivitas disposal di sekitar aliran Sungai Ussu.
Protes warga pun tak terhindarkan. Mereka menilai aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat.
Rishariyadi menilai langkah PT PUL melaporkan warga bukan sekadar upaya hukum biasa. Ia menyebut ada indikasi kuat intimidasi hingga kriminalisasi terhadap warga yang bersuara.
“Ini berbahaya. Ketika warga menjalankan haknya menjaga lingkungan justru dipidanakan, maka demokrasi sedang dipukul mundur,” tegasnya.
Ia bahkan meminta aparat segera menghentikan proses hukum terhadap warga. Menurutnya, warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak bisa diperlakukan sebagai pelaku kejahatan.
Sebaliknya, ia mendesak aparat penegak hukum mengusut serius dugaan pencemaran yang dilakukan PT PUL. Ia menilai, di situlah letak persoalan yang sebenarnya.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke rakyat, tapi tumpul ke perusahaan. Ini ujian bagi profesionalisme aparat,” ujarnya.
Ia pun menutup dengan peringatan tegas. Jika terbukti ada pelanggaran, PT PUL harus diproses tanpa kompromi.
“Usut tuntas dugaan pencemaran ini. Jika ada unsur pidana, beri sanksi tegas. Hukum tidak boleh berpihak,” tandasnya.



