Keresahan warga atas perubahan kondisi Sungai Ussu berujung pada laporan polisi. PT Prima Utama Lestari (PT PUL) melaporkan warga yang memprotes, memunculkan kekhawatiran soal tekanan terhadap masyarakat.
Sejumlah warga Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, memenuhi panggilan polisi. Mereka datang bukan untuk mengakui tuduhan, tetapi membantahnya.
Di hadapan aparat, warga menegaskan aksi mereka adalah bentuk protes. Bukan menghalangi tambang, melainkan merespons dugaan pencemaran lingkungan.
Tokoh masyarakat Ussu, Anto Albadru, menilai tudingan terhadap warga telah dibalik. Menurutnya, warga justru sedang mempertahankan ruang hidup.
“Kami dituduh menghalangi, padahal kami melindungi lingkungan kami sendiri,” ujar Anto.
Ia menjelaskan, keresahan warga muncul dari aktivitas disposal di sekitar Sungai Ussu. Air yang sebelumnya jernih kini berubah keruh kecokelatan, terutama saat hujan.
“Sungai ini sumber hidup warga. Kalau airnya berubah, itu ancaman nyata,” katanya.
Selain itu, aktivitas hauling perusahaan di jalan tani desa juga dikeluhkan. Warga menilai, jalan rusak dan aktivitas harian mereka terganggu.
Warga pun menilai langkah hukum perusahaan sebagai bentuk tekanan. Alih-alih menjawab persoalan lingkungan, laporan justru diarahkan ke masyarakat yang bersuara.
Jaringan Koalisi Aktivis Masyarakat Lingkar Tambang Luwu Timur (JAKAM Lutim) ikut menyoroti kasus ini. Ketua JAKAM Lutim, Jois A. Baso, menyebut ada potensi kriminalisasi.
“Dugaan pencemaran belum jelas, tapi warga lebih dulu diproses. Ini mencederai rasa keadilan,” tegasnya.
Ia menegaskan, hak warga untuk menyuarakan kondisi lingkungan dilindungi undang-undang, termasuk UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 39 Tahun 1999.
JAKAM Lutim mendesak aparat tidak tebang pilih. Penanganan dugaan pencemaran harus berjalan seimbang dengan laporan terhadap warga.
“Jangan hanya cepat saat warga dilaporkan, tapi lambat saat lingkungan bermasalah. Ini soal keselamatan publik,” ujarnya.
Mereka juga meminta penyelidikan menyeluruh terhadap Sungai Ussu, termasuk menelusuri sumber limbah.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun kepolisian.
Di tengah ketidakjelasan, warga berharap hukum ditegakkan secara adil. Bagi mereka, ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi soal keselamatan lingkungan dan masa depan hidup mereka.



