PATIKALA.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar sosialisasi penertiban aset daerah berupa tanah hak pengelolaan di kawasan Program Strategis Nasional (PSN), Desa Harapan, Kecamatan Malili, Rabu (28/01/2026).
Sosialisasi berlangsung di Kantor Desa Harapan dan dihadiri unsur pemerintah daerah, kecamatan, serta pemerintah desa setempat.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur, Andi Muh Reza, menyampaikan bahwa penertiban dilakukan untuk mendukung kelancaran investasi strategis tanpa mengabaikan dampak sosial di masyarakat.
Ia menjelaskan, lahan seluas 394,5 hektare tersebut secara hukum merupakan milik pemerintah daerah dan telah memiliki sertifikat. Namun, Pemkab memahami adanya warga yang telah lama bermukim dan mengelola lahan tersebut.
“Karena itu, sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami proses pembangunan. Penertiban dilakukan bertahap dan mengedepankan dialog,” ujar Reza.
Menurutnya, pemberian uang kerohiman hanya dapat dilakukan terhadap tanaman dan bangunan yang berada di atas lahan, sementara tanah tidak dapat diganti rugi karena merupakan aset daerah.
Besaran uang kerohiman akan dihitung oleh tim teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkab memastikan proses dilakukan secara terukur, prosedural, dan tidak semena-mena.
Reza menegaskan, penertiban merupakan langkah terakhir setelah seluruh tahapan sosialisasi dan pendekatan persuasif dilakukan bersama warga penggarap.
Kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, serta Perda Nomor 2 Tahun 2017.
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Luwu Timur Ramadhan Pirade, Camat Malili Hasimning, Kepala BKAD Muh Said, Staf Ahli Hukum Aswan Azizi, dan Kepala Desa Harapan Mustakim.



