PATIKALA.com — Putusan Pengadilan Negeri (PN) Malili tahun 2017 kembali menjadi sorotan seiring munculnya klaim ganti rugi triliunan rupiah atas lahan yang berstatus aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Mll, PN Malili menjatuhkan vonis pidana kepada Irwan alias Iwan atas kasus perusakan tanaman di Desa Harapan, Kecamatan Malili. Saat itu, lahan berada dalam kawasan penghijauan yang dikelola PT Vale Indonesia.
Meski telah diputus bersalah, Irwan diketahui masih menguasai dan mengelola lahan yang kini tercatat sebagai aset resmi Pemkab Luwu Timur dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0.
Belakangan, Irwan bersama Rudiansyah mengajukan gugatan ganti rugi senilai Rp1,38 triliun kepada Pemkab Luwu Timur. Nilai tersebut dihitung dari taksiran harga tanah Rp350 ribu per meter persegi serta klaim tanaman Rp20 juta per pohon di atas lahan seluas kurang lebih 394 hektare.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan status hukum lahan tersebut sah sebagai milik daerah dan telah bersertipikat atas nama Pemkab Luwu Timur. Kepastian ini ditegaskan oleh Ketua KAHMI Luwu Timur.
Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirage, menyampaikan bahwa pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif terhadap warga penggarap untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Pemkab menawarkan kompensasi terbatas berupa kerohiman atas tanaman dan bangunan warga yang berada di kawasan tersebut. Sebagian penggarap telah menerima dan menyepakati nilai kerohiman yang ditetapkan pemerintah.
Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan smelter PT IHIP, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mendukung hilirisasi industri nikel di Luwu Timur.



