PATIKALA.com — Dugaan penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Luwu Timur Gemilang (LTG) kembali mencuat. Dana Rp1,6 miliar yang semestinya untuk investasi tambang Blok Pongkeru diduga justru mengalir ke kegiatan politik pada masa Pilkada 2024.
Inspektorat Luwu Timur kini tengah melakukan audit internal dan dijadwalkan menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati Irwan Bachri Syam pada Senin, 27 Oktober 2025.
“Masih kami dalami, tapi arah penggunaan dananya memang mengarah ke kegiatan politik,” ungkap salah satu sumber di Inspektorat, Jumat (25/10/2025).
Kasus ini bermula dari penyertaan modal PT LTG ke PT Pongkeru Mineral Utama (POMU), perusahaan pengelola tambang nikel di Kecamatan Malili. Proyek tersebut merupakan kerja sama antara PT ANTAM (55%), PT LTG (27%), dan PT Sulawesi Citra Indonesia (18%) yang digadang menjadi salah satu proyek strategis daerah.
Untuk memenuhi kewajiban setoran modal ke PT POMU, PT LTG meminjam dana Rp10 miliar dari PT Aneka Mineral Nasional (AMN) pada tahun 2024. Dari jumlah itu, Rp8,35 miliar digunakan untuk setoran modal, sementara Rp1,65 miliar sisanya belum jelas penggunaannya.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan dana sisa tersebut tidak digunakan untuk kegiatan perusahaan. Dugaan penyalahgunaan makin kuat karena waktu penggunaannya bertepatan dengan masa Pilkada Luwu Timur.
Aktivis tambang Jois Andi Baso ikut menyoroti persoalan ini.
“BUMD itu dibentuk untuk bantu ekonomi daerah, bukan dipakai buat Pilkada. Aparat hukum harus telusuri penggunaan dana Rp10 miliar itu sampai tuntas,” tegasnya.
Isu politik di balik tambang Pongkeru sejatinya bukan hal baru. Sejumlah mantan pejabat di PT LTG dan PT POMU diketahui dekat dengan mantan Bupati Budiman Hakim Andi Baso. Nama Saldy Mansur dan Iwan Usman disebut pernah berperan dalam kebijakan tambang saat Budiman masih menjabat.
Kini, manajemen PT POMU telah berganti. Akhsan Rahman menggantikan Saldy Mansur sebagai Komisaris Utama, sementara Ittong Sulle menggantikan Iwan Usman sebagai Direktur SDM dan CSR. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperbaiki tata kelola perusahaan agar lebih profesional dan bebas dari kepentingan politik.
Masyarakat kini menunggu hasil audit Inspektorat. Jika benar dana Rp1,6 miliar itu digunakan untuk kepentingan politik, maka kasus ini bisa menjadi peringatan keras agar BUMD di Luwu Timur tidak lagi terseret ke urusan Pilkada.



