Patikala.com – Warga Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, kembali mempertanyakan ke mana uang daerah mereka mengalir. Pasalnya, lahan Islamic Centre Luwu Timur yang dibeli pemerintah pada 2021 kini dipersoalkan ke Kejaksaan Negeri Luwu Timur.
Lembaga Swadaya Masyarakat Progres mengadukan mantan Bupati Luwu Timur, Budiman, ke Kejari pada Rabu, 16 September 2026. Mereka meminta kejaksaan menyelidiki pengadaan lahan Islamic Centre Luwu Timur tahun 2021.
Baca juga: Bupati Luwu Timur Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Tiga Desa dengan PTPN
Kenapa Lahan Islamic Centre Luwu Timur Dipermasalahkan?
Koordinator Investigasi LSM Progres, Ahmad, menyerahkan berkas aduan langsung ke kejaksaan. Ia menilai ada indikasi kuat konflik kepentingan dalam penentuan lokasi.
“Kami minta kejaksaan segera menyelidiki pengadaan tanah Islamic Centre Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. Ada indikasi kuat konflik kepentingan dalam penentuan lokasi ini,” tegas Ahmad usai menyerahkan berkas aduan.
Selain itu, LSM Progres menyoroti potensi kerugian negara. Sebab, pemerintah daerah disebut membeli lahan baru, padahal sudah punya lahan dari pembebasan sebelumnya.
Alhasil, warga pun bertanya-tanya. Uang daerah yang dipakai membeli tanah baru seharusnya bisa dipakai untuk layanan publik lain di Luwu Timur.
Dua Kali Pengadaan, Satu Lahan Tak Terpakai
Menurut LSM Progres, persoalan bermula dari pengadaan lahan Islamic Centre pada 2017. Saat itu, Pemkab Luwu Timur disebut telah menyelesaikan pembebasan dan membayar ganti rugi tanah.
Meski begitu, lahan yang sudah dibebaskan itu tak kunjung dibangun fisik Islamic Centre. Tanah tersebut dibiarkan tanpa pemanfaatan jelas selama bertahun-tahun.
Empat tahun berselang, kebijakan pengadaan lahan kembali dilakukan. Pada 2021, saat Budiman menjabat bupati definitif, pemerintah membeli tanah baru di lokasi berbeda.
Lahan baru itu berada di kawasan Eks Terminal Malili, Desa Puncak Indah. Tanah dibeli dari para pemilik menggunakan anggaran daerah, lalu menjadi lokasi berdirinya bangunan Islamic Centre.
LSM Progres mempertanyakan alasan pemerintah kembali membeli tanah. Padahal, lahan lama sudah tersedia dan sudah dibayar dengan uang rakyat.
Tak hanya itu, lokasi lahan baru disebut berdekatan dengan rumah pribadi Budiman ketika masih menjabat sebagai kepala daerah. Hal inilah yang dinilai memicu konflik kepentingan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Budiman soal aduan tersebut.
Baca juga: LPG 3 Kg Bersubsidi: 250 Tabung Diamankan di Luwu
Dampak buat Warga Luwu Timur
Bagi warga, kasus ini bukan sekadar soal tanah. Jika benar ada penyimpangan, uang yang seharusnya membiayai fasilitas umum justru habis di pengadaan yang tak perlu.
Warga berharap kejaksaan bergerak cepat. Mereka ingin proses pengadaan lahan dibuka transparan, termasuk siapa yang menikmati pembelian tanah di Eks Terminal Malili.
Baca juga: Bupati Irwan Minta Pengelola SPBU di Lutim Perhatikan Kesejahteraan Operator
Lebih lanjut, LSM Progres mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan kerugian negara. Mereka juga meminta proses hukum berjalan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
(bii)



