Patikala.com – Pagi belum sepenuhnya terang di pesisir Luwu Utara. Sejumlah nelayan sudah bersiap melaut, tapi langkah mereka terhenti di depan jeriken kosong. Sudah beberapa pekan terakhir, mendapatkan bahan bakar minyak bukan lagi perkara mudah. Kelangkaan BBM di Luwu Utara membuat warga harus berputar dari satu pengecer ke pengecer lain, bahkan rela membeli dengan harga jauh di atas normal.
Kondisi itulah yang mendorong Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Luwu Utara angkat bicara. Mereka menilai persoalan ini tak bisa lagi dibiarkan menumpuk tanpa penanganan serius dari pemerintah daerah.
Ketua PC IMM Kabupaten Luwu Utara Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik, Nabil H A. Makkasau, mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir sebagian masyarakat di Luwu Utara kesulitan memperoleh BBM akibat pasokan yang terbatas.
“Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga BBM di tingkat eceran hingga berada di luar batas kewajaran,” ujarnya, seperti dikutip dalam keterangan resmi organisasi.
Baca juga: Luwu Timur Pelopor Ganjil-Genap BBM Subsidi, Sulsel Ikut Terapkan
Dampak Kelangkaan BBM Luwu Utara Terasa sampai Dapur Warga
Bagi warga yang tinggal jauh dari kota, kelangkaan ini bukan sekadar kabar di grup percakapan. Ia menjelma jadi persoalan harian yang menguras tenaga dan biaya.
Nelayan harus menunda melaut karena solar sulit didapat. Petani menahan diri mengolah lahan karena mesin pompa butuh bahan bakar. Pelaku usaha kecil pun ikut menanggung beban ketika ongkos angkut melonjak mengikuti harga eceran yang terus naik.
Kelompok-kelompok inilah yang paling merasakan dampaknya. Aktivitas mereka bergantung penuh pada ketersediaan BBM, sehingga gangguan pasokan langsung memukul pendapatan harian.
PC IMM Kabupaten Luwu Utara menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani. Jika dibiarkan, kelangkaan bisa berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas dan menyeret lebih banyak warga ke dalam kesulitan.
IMM Minta Pemkab dan DPRD Ambil Langkah Konkret
Dalam pernyataannya, IMM Luwu Utara meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama DPRD Kabupaten Luwu Utara turun tangan langsung. Keduanya dinilai punya kewenangan untuk mendorong perbaikan di lapangan, terutama pada jalur distribusi yang selama ini jadi titik lemah.
Organisasi mahasiswa itu juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi BBM. Pemkab dan DPRD didorong mendudukkan Pertamina serta agen resmi untuk memetakan hambatan yang terjadi dan mencari solusi cepat agar pasokan kembali normal.
Menurut IMM, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu segera bertindak mencari jalan keluar, bukan sekadar menunggu laporan dari bawah.
Seruan serupa kerap muncul dari daerah lain ketika pasokan energi tersendat. Dialog langsung dengan warga, seperti yang dilakukan Bupati Luwu Timur saat membuka ruang dialog bersama warga Angkona, menjadi salah satu cara memastikan keluhan di tingkat akar rumput terdengar.
Menanti Pasokan yang Tak Lagi Buat Warga Menunggu
Yang diinginkan warga sebenarnya sederhana. Mereka ingin antrean di pengecer kembali pendek, harga tak lagi melonjak, dan aktivitas sehari-hari berjalan tanpa rasa waswas.
Bagi nelayan di pesisir, BBM bukan komoditas mewah. Ia adalah kunci untuk melaut, mencari nafkah, dan menghidupi keluarga. Begitu pasokan tersendat, rantai kehidupan ikut terganggu.
Karena itu, desakan IMM Luwu Utara menjadi pengingat bahwa kelangkaan energi bukan persoalan teknis semata. Ia menyangkut perut warga, roda ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola distribusi.
Kini bola berada di tangan Pemkab dan DPRD Luwu Utara. Langkah konkret yang cepat akan menentukan apakah warga bisa kembali melaut esok pagi, atau harus kembali menunggu dengan jeriken kosong di tangan. (bii)



