Patikala.com – Antrean panjang di SPBU Sorowako perlahan mulai tertata. Warga yang biasa menunggu berjam-jam kini datang sesuai jadwal pelat kendaraan mereka. Kebijakan ganjil-genap BBM subsidi yang lebih dulu diterapkan Pemkab Luwu Timur pada 10 September 2026 itu kini diadopsi Pemprov Sulawesi Selatan.
Pemprov Sulsel resmi memperketat pengisian BBM subsidi mulai Minggu, 13 September 2026. Langkah ini meniru apa yang sudah berjalan di Luwu Timur.
Luwu Timur Jadi Contoh Penerapan Ganjil-Genap BBM Subsidi
Luwu Timur menerapkan sistem ganjil-genap di seluruh SPBU wilayahnya sejak 10 September hingga 30 September 2026. Kendaraan berpelat ganjil dilayani pada tanggal ganjil, begitu pula sebaliknya.
Selain itu, Satgas Pengawasan dan Pemantauan BBM Subsidi turut mendampingi penerapan aturan ini di lapangan.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengecek langsung penerapan kebijakan di SPBU Sorowako, Kecamatan Nuha, sehari setelah aturan berlaku.
Ia tiba sekitar pukul 14.55 WITA. Saat itu, stok BBM subsidi untuk kendaraan berpelat ganjil sudah habis, padahal pelayanan dimulai sejak pukul 06.00 WITA.
Baca juga: Bupati Irwan : LLTT Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat Luwu Timur
Supervisor Pertamina SPBU Sorowako, Ijam, membenarkan bahwa pelayanan hari itu khusus untuk kendaraan berpelat ganjil.
“Tidak ada toleransi, kalau hari itu tanggal ganjil, motor yang antri yang berplat ganjil, begitupun sebaliknya,” kata Irwan.
Ia meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan memastikan ketentuan berjalan konsisten. Pengecekan surat-surat kendaraan dilakukan sebelum masuk SPBU.
Baca juga: Bupati Luwu Timur Datangi Warga Wotu dan Dengarkan Langsung Berbagai Persoalan
Aturan Baru di Tingkat Provinsi
Sementara itu, Pemprov Sulsel menerbitkan Surat Dinas ESDM Nomor 670/2478/DESDM yang ditujukan ke Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar.
Kebijakan provinsi berlaku 13 hingga 20 September 2026, lalu dievaluasi bersama pemangku kepentingan.
Selain ganjil-genap, kendaraan pribadi hanya boleh mengisi BBM subsidi jika indikator bahan bakar satu bar atau kurang. Aturan ini mencegah panic buying dan pengisian berulang.
Tak hanya itu, pengisian untuk truk dialihkan ke malam hari agar tidak menumpuk pada jam operasional siang.
Pemprov juga meminta Pertamina menambah jam operasional, mengawasi SPBU 24 jam, menambah armada tangki, dan mendigitalisasi antrean.
SPBU yang tidak melengkapi operator di setiap nozzle akan disanksi. Jika tak ada perbaikan, pengoperasian bisa diambil alih Pertamina dan izinnya dievaluasi.
Meski begitu, warga Luwu Timur sudah merasakan manfaat nyata lebih dulu. Antrean di SPBU berangsur berkurang dan pembelian BBM lebih tertib.
Bagi warga, aturan ini menghemat waktu dan tenaga. Mereka tak perlu lagi berdesakan sejak pagi hanya untuk mengisi bahan bakar.
Lebih lanjut, keberhasilan Luwu Timur menjadi bukti bahwa daerah kecil mampu menjadi pelopor kebijakan yang kemudian diadopsi tingkat provinsi. (bii)



