Patikala.com – Perlindungan sisa kuota internet yang selama ini kerap hangus begitu saja kini masuk pengawasan ketat parlemen. Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menyatakan pihaknya akan mengawal langsung kepatuhan operator telekomunikasi dalam menjalankan aturan baru yang menjamin kuota tersisa milik pelanggan tidak lenyap saat masa berlaku paket habis.
Poin Penting
- DPR akan mengawasi kepatuhan operator dalam melindungi sisa kuota internet pelanggan.
- Aturan berpijak pada Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan Surat Edaran Komdigi Nomor 4 Tahun 2026.
- Operator wajib menyediakan opsi seperti perpanjangan masa aktif, kompensasi, hingga pengembalian dana tanpa biaya tambahan.
- Halim Iskandar menilai penghapusan kuota sepihak merugikan dan melanggar hak konsumen.
Kuota yang Sudah Dibayar Dinilai Jadi Hak Konsumen
Halim menyoroti praktik penghapusan kuota secara sepihak oleh penyedia layanan yang selama ini dianggap merugikan publik. Menurutnya, batas masa aktif paket tidak boleh menghapus nilai yang sudah dibayar pelanggan.
Ia menegaskan bahwa transaksi antara konsumen dan operator melahirkan hak yang seharusnya tetap dihormati, meski masa paket berakhir.
“Sebagai konsumen, ada hal yang masih menjadi haknya. Tapi karena batas waktu yang memang sengaja dibatasi seperti itu, sehingga kehilangan nilai-nilai yang seharusnya masih menjadi hak konsumen,” ujar Halim saat berada di Padang seperti diberitakan detikcom.
Berawal dari Putusan MK
Perhatian DPR terhadap sisa kuota internet ini bukan muncul tiba-tiba. Langkah tersebut merupakan respons atas terbitnya Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.
Aturan itu resmi terbit pada 28 Agustus 2026. Isinya mendorong operator agar hak-hak data pelanggan tetap terjaga dan tidak menguap ketika paket kedaluwarsa.
Surat edaran tersebut sendiri merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026. Putusan itu mewajibkan penyedia layanan telekomunikasi menyediakan opsi yang menjamin sisa kuota pelanggan tidak hilang sia-sia.
Bukan Sekadar Akumulasi
Lewat regulasi terbaru, mekanisme penyelamatan kuota tidak dibatasi pada sistem akumulasi. Operator diberi ruang untuk menawarkan sejumlah pilihan lain kepada pengguna.
Beberapa opsi yang dibolehkan antara lain:
- Perpanjangan masa aktif paket
- Pengalihan manfaat kuota
- Pemberian kompensasi
- Pengembalian dana
Yang penting, semua opsi itu tidak boleh membebani konsumen dengan biaya tambahan. Prinsipnya, nilai yang sudah dibayar tetap kembali dalam bentuk lain.
Baca juga: Harkopnas 2026 Jadi Momentum Lutim Promosikan Wisata dan UMKM
Efektivitas Bergantung pada Pengawasan Lapangan
Komisi I DPR memberi apresiasi atas terobosan kebijakan ini. Namun Halim mengingatkan bahwa keberhasilan aturan sangat ditentukan oleh pengawasan di lapangan, bukan sekadar teks regulasi.
Ia berharap seluruh penyedia jasa telekomunikasi menjalankan kewajiban tersebut secara maksimal. Bagi Halim, keadilan bagi konsumen hanya bisa terwujud bila aturan benar-benar ditegakkan.
Pengawasan legislatif ini menjadi sinyal bahwa persoalan sisa kuota internet tidak lagi dianggap remeh. Dengan payung hukum dari MK dan aturan Komdigi, konsumen kini punya dasar untuk menuntut haknya kembali ketika kuota mereka terancam hangus. (bii)
Sumber: teknologi



