Patikala.com – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak keras vonis banding Andrie Yunus yang meringankan hukuman penjara sekaligus membatalkan sanksi pemecatan terhadap dua terdakwa penyiraman air keras. Melalui pernyataan bersama pada Sabtu (5/9), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta itu mencerminkan kegagalan peradilan militer menjatuhkan pertanggungjawaban yang setimpal ketika prajurit melakukan kejahatan serius terhadap warga sipil.
Andrie Yunus adalah Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia menjadi korban serangan air keras yang, menurut koalisi, bukan sekadar penganiayaan biasa, melainkan aksi terencana terhadap seorang pembela hak asasi manusia.
Poin Penting
- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meringankan vonis dan menghapus sanksi pemecatan dua terdakwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
- Koalisi Masyarakat Sipil menilai putusan banding gagal memastikan pertanggungjawaban setimpal terhadap kejahatan serius pada warga sipil.
- Koalisi mendesak MA dan KY memeriksa dasar pengurangan pidana serta pembatalan pemecatan secara terbuka dan akuntabel.
- Koalisi menuntut revisi UU No. 31/1997 agar tindak pidana umum oleh anggota TNI diadili di peradilan umum.
Rincian Vonis Banding Andrie Yunus
Berdasarkan putusan banding untuk nomor perkara 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, sementara Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi divonis 2 tahun. Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka mendapat 1 tahun 6 bulan.
Putusan itu mengubah vonis Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 tertanggal 10 Juni 2026. Pada tingkat pertama, Terdakwa I dipidana 3 tahun dan Terdakwa II 2 tahun 6 bulan, keduanya disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi pemecatan itulah yang kemudian dianulir di tingkat banding.
Koalisi menegaskan bahwa serangan tersebut menimbulkan luka berat, membatasi kehidupan korban, sekaligus menebar ketakutan bagi siapa pun yang berani mengawasi kekuasaan.
“Ketika pidana dikurangi dan pemecatan dihapus, tanpa pertimbangan yang terbuka serta meyakinkan mengenai beratnya perbuatan, dampak permanen terhadap korban, dan penyalahgunaan akses institusional, publik menerima pesan yang berbahaya: status prajurit dapat menjadi perisai dari konsekuensi hukum dan kedinasan yang tegas,” bunyi pernyataan koalisi.
Desakan ke MA, KY, hingga Revisi UU
Koalisi mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) segera memeriksa proses serta mutu pertimbangan putusan banding secara serius, terbuka, dan akuntabel. Sorotan utama diarahkan pada dasar pengurangan pidana dan pembatalan pemecatan.
Tuntutan lain menyasar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar merevisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer. Menurut koalisi, yurisdiksi peradilan militer harus dibatasi pada tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum oleh anggota TNI—terutama yang korbannya warga sipil—wajib diperiksa peradilan umum. Baca juga: DPR Awasi Operator soal Sisa Kuota Internet yang Hangus.
Koalisi menilai praktik saat ini masih mempertahankan yurisdiksi berdasarkan status pelaku, bukan sifat kejahatannya, sehingga perbuatan yang sama bisa diproses dengan standar berbeda hanya karena pelakunya prajurit. Mereka juga mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) memberi kepastian hukum melalui pengujian UU Peradilan Militer.
Sejumlah organisasi tergabung dalam koalisi, di antaranya Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, HRWG, WALHI, ICW, LBH Jakarta, SETARA Institute, ICJR, ELSAM, PBHI, hingga AJI Indonesia. Mereka menuntut negara menjamin perlindungan, pemulihan medis dan psikososial, bantuan hukum, serta reparasi efektif bagi Andrie Yunus.
Respons TNI
Markas Besar TNI merespons putusan banding para anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI tersebut. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan institusinya tidak ikut campur terhadap putusan pengadilan.
“Terkait putusan Pengadilan Tinggi Militer yang dimaksud merupakan ranah peradilan militer yang secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung. TNI menghormati dan menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara,” ujar Nas melalui pesan tertulis, Jumat malam. (bii)
Sumber: nasional



