Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: Vonis Banding Andrie Yunus Diringankan, Koalisi Sipil Desak MA-KY
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Metro

Vonis Banding Andrie Yunus Diringankan, Koalisi Sipil Desak MA-KY

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
5 September 2026
Share
vonis banding andrie yunus
Dok. Istimewa
SHARE

Patikala.com – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak keras vonis banding Andrie Yunus yang meringankan hukuman penjara sekaligus membatalkan sanksi pemecatan terhadap dua terdakwa penyiraman air keras. Melalui pernyataan bersama pada Sabtu (5/9), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta itu mencerminkan kegagalan peradilan militer menjatuhkan pertanggungjawaban yang setimpal ketika prajurit melakukan kejahatan serius terhadap warga sipil.

Andrie Yunus adalah Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia menjadi korban serangan air keras yang, menurut koalisi, bukan sekadar penganiayaan biasa, melainkan aksi terencana terhadap seorang pembela hak asasi manusia.

Poin Penting

  • Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meringankan vonis dan menghapus sanksi pemecatan dua terdakwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
  • Koalisi Masyarakat Sipil menilai putusan banding gagal memastikan pertanggungjawaban setimpal terhadap kejahatan serius pada warga sipil.
  • Koalisi mendesak MA dan KY memeriksa dasar pengurangan pidana serta pembatalan pemecatan secara terbuka dan akuntabel.
  • Koalisi menuntut revisi UU No. 31/1997 agar tindak pidana umum oleh anggota TNI diadili di peradilan umum.

Rincian Vonis Banding Andrie Yunus

Berdasarkan putusan banding untuk nomor perkara 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, sementara Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi divonis 2 tahun. Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka mendapat 1 tahun 6 bulan.

Baca Juga

Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim

Putusan itu mengubah vonis Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 tertanggal 10 Juni 2026. Pada tingkat pertama, Terdakwa I dipidana 3 tahun dan Terdakwa II 2 tahun 6 bulan, keduanya disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi pemecatan itulah yang kemudian dianulir di tingkat banding.

Koalisi menegaskan bahwa serangan tersebut menimbulkan luka berat, membatasi kehidupan korban, sekaligus menebar ketakutan bagi siapa pun yang berani mengawasi kekuasaan.

“Ketika pidana dikurangi dan pemecatan dihapus, tanpa pertimbangan yang terbuka serta meyakinkan mengenai beratnya perbuatan, dampak permanen terhadap korban, dan penyalahgunaan akses institusional, publik menerima pesan yang berbahaya: status prajurit dapat menjadi perisai dari konsekuensi hukum dan kedinasan yang tegas,” bunyi pernyataan koalisi.

Desakan ke MA, KY, hingga Revisi UU

Koalisi mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) segera memeriksa proses serta mutu pertimbangan putusan banding secara serius, terbuka, dan akuntabel. Sorotan utama diarahkan pada dasar pengurangan pidana dan pembatalan pemecatan.

Tuntutan lain menyasar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar merevisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer. Menurut koalisi, yurisdiksi peradilan militer harus dibatasi pada tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum oleh anggota TNI—terutama yang korbannya warga sipil—wajib diperiksa peradilan umum. Baca juga: DPR Awasi Operator soal Sisa Kuota Internet yang Hangus.

Koalisi menilai praktik saat ini masih mempertahankan yurisdiksi berdasarkan status pelaku, bukan sifat kejahatannya, sehingga perbuatan yang sama bisa diproses dengan standar berbeda hanya karena pelakunya prajurit. Mereka juga mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) memberi kepastian hukum melalui pengujian UU Peradilan Militer.

Sejumlah organisasi tergabung dalam koalisi, di antaranya Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, HRWG, WALHI, ICW, LBH Jakarta, SETARA Institute, ICJR, ELSAM, PBHI, hingga AJI Indonesia. Mereka menuntut negara menjamin perlindungan, pemulihan medis dan psikososial, bantuan hukum, serta reparasi efektif bagi Andrie Yunus.

Respons TNI

Markas Besar TNI merespons putusan banding para anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI tersebut. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan institusinya tidak ikut campur terhadap putusan pengadilan.

“Terkait putusan Pengadilan Tinggi Militer yang dimaksud merupakan ranah peradilan militer yang secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung. TNI menghormati dan menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara,” ujar Nas melalui pesan tertulis, Jumat malam. (bii)

Sumber: nasional

You Might Also Like

Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
Pimpinan dan Anggota DPRD Lutim Ikut Jalan Sehat Anti Mager di Sorowako
Ribuan Peserta Anti Mager Ramaikan Sorowako, Danau Matano Jadi Latar
TAGGED:kontraspenyiraman air kerasperadilan militerreformasi tnivonis banding andrie yunus
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article sisa kuota internet DPR Awasi Operator soal Sisa Kuota Internet yang Hangus
Next Article Pocil Polres Lutim Melaju ke Final Lomba Polisi Cilik Tingkat Provinsi Sulsel Pocil Polres Lutim Melaju ke Final Lomba Polisi Cilik Tingkat Provinsi Sulsel
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?