Makassar, Patikala.com – Polemik pengosongan aset daerah di Dusun Laoli, Desa Harapan, mendapat penjelasan langsung dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menyampaikan klarifikasi tersebut di hadapan awak media, Jumat (07/08/2026).
Konferensi pers berlangsung di Kopitiam, Jalan Hertasning, Makassar. Puluhan wartawan regional dan nasional menghadiri agenda tersebut.
Pemerintah daerah menggelar konferensi pers setelah informasi pengosongan lahan berkembang di ruang publik dan media sosial.
Pemkab Luwu Timur Tegaskan Proses Sesuai Aturan
Irwan menegaskan pemerintah daerah ingin memberikan informasi yang utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memandang perlu menyampaikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah memastikan proses Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) berjalan sesuai peraturan.
Baca juga: Bupati Luwu Timur Terbuka soal PSN, Hak Warga hingga Peluang Kerja
Selain itu, pemerintah tetap menghormati hak asasi manusia dalam seluruh tahapan proses tersebut.
Pemerintah juga mendorong pemulihan penghidupan masyarakat yang terdampak proses pembangunan kawasan industri.
Aset daerah yang menjadi perhatian memiliki luas 395,81 hektare di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Lahan tersebut disiapkan untuk pembangunan PSN Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP).
Dalam konferensi pers, sejumlah pejabat turut memberikan penjelasan mengenai proses pengosongan aset tersebut.
Mereka adalah Plt. Kasatpol PP Baharuddin, Kepala Bagian Pemerintahan Andi Muhammad Reza, dan sejumlah pejabat terkait.
Investasi IHIP Diproyeksikan Serap 45 Ribu Tenaga Kerja
Irwan menyebut pembangunan kawasan industri tersebut memiliki skala investasi yang besar.
Nilai investasi diproyeksikan mencapai sekitar USD8,6 miliar atau sekitar Rp154 triliun.
Perhitungan tersebut menggunakan asumsi kurs Rp17.900 untuk setiap satu dolar Amerika Serikat.
Selain investasi, kawasan industri itu diproyeksikan menyerap sekitar 45 ribu tenaga kerja.
Karena itu, pemerintah menilai pembangunan kawasan industri berpotensi memberikan dampak ekonomi luas.
Namun, pemerintah menyadari proses pengosongan aset tetap menjadi perhatian masyarakat.
Karena itu, Pemkab Luwu Timur memilih membuka informasi melalui konferensi pers.
Bupati juga memberikan kesempatan kepada wartawan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung.
Diskusi berlangsung terbuka dan membahas proses pengosongan aset serta pembangunan kawasan industri.
Bupati: Pembangunan Harus Memberi Manfaat bagi Masyarakat
Bagi pemerintah daerah, pembangunan kawasan industri tidak semata berkaitan dengan aset dan investasi.
Lebih jauh, pemerintah berharap pembangunan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Irwan berharap dampaknya dapat dirasakan masyarakat Luwu Timur, Sulawesi Selatan, hingga Indonesia.
“Kami berharap apa yang kami laksanakan saat ini nantinya bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat,” kata Irwan.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah tidak menghindari persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk memberikan pemahaman yang berimbang kepada publik.
“Yang terpenting kami sudah meluruskan fakta agar tidak ada anggapan pemerintah daerah menghindar,” tegasnya.
Irwan memastikan pemerintah terbuka terhadap informasi terkait proses pengosongan aset daerah tersebut.
“Kami sangat terbuka, tidak ada hal yang kami sembunyikan atau tutup-tutupi,” tegasnya. (bii)



