Makassar, Patikala.com – Warga terdampak menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menegaskan komitmen tersebut dalam konferensi pers di Makassar, Jumat (07/08/2026).
Menurut Irwan, seluruh kebijakan pemerintah daerah harus memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah.
Evaluasi Lingkungan Jadi Perhatian
Karena itu, Pemkab Luwu Timur akan mengevaluasi operasional industri secara rutin setiap tahun.
Evaluasi tersebut mencakup aspek lingkungan, termasuk pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Selain itu, pemerintah mengajak media, penggiat lingkungan, dan masyarakat mengawal pembangunan kawasan industri.
“Kami mengajak rekan-rekan media, penggiat lingkungan, dan seluruh lapisan masyarakat bersama-sama mengawal prosesnya,” kata Irwan.
Baca juga: Bupati Luwu Timur Buka Suara soal Pengosongan Aset 395,81 Hektare untuk PSN IHIP
Pengawasan itu terutama menyasar pengerjaan smelter dan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP).
Hak Keluarga Terdampak Tetap Dikawal
Sementara itu, Irwan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait hak keluarga terdampak.
Ia menjelaskan, sebagian besar keluarga terdampak telah menerima kompensasi berdasarkan penilaian tim appraisal.
Namun, dana kompensasi tersebut saat ini masih tersimpan di Pengadilan Negeri Malili.
Pemkab Luwu Timur juga memastikan keluarga terdampak mendapat akses kerja dan peluang usaha.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pertumbuhan kawasan industri.
Bagi keluarga yang belum menempati rumah pemerintah, Irwan mengimbau agar segera memanfaatkannya.
Fasilitas tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah setelah proses penertiban kawasan.
Pemkab Terbuka terhadap Gugatan
Terkait laporan atau gugatan warga, Irwan menegaskan pemerintah siap menghadapi seluruh proses hukum.
Menurutnya, pemerintah sejak awal menjalankan proses berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Sejak awal, kami terbuka dan siap menerima gugatan karena berpegang pada prosedur dan legalitas,” pungkasnya. (Bii)



