Patikala.com – Pemerintah dan DPR kembali menaruh perhatian serius pada RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Regulasi yang sudah lebih dari satu dekade masuk agenda legislasi itu ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026. Dorongan ini muncul karena hukuman kepada pelaku korupsi dinilai belum cukup jika aset hasil kejahatan tidak kembali ke negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pemulihan aset sepanjang 2025 mencapai Rp1,53 triliun. Capaian itu naik dibandingkan 2024 yang hanya Rp739,6 miliar. Secara keseluruhan, Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri berhasil memulihkan aset dari perkara korupsi senilai Rp28,6 triliun sepanjang 2025.
Mengapa RUU Perampasan Aset Penting?
Korupsi pada dasarnya bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Karena itu, penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. Aset yang diduga berasal dari tindak pidana juga harus dikejar agar kerugian negara bisa dikembalikan.
Kajian mengenai RUU Perampasan Aset menilai aturan ini memperkuat pendekatan asset recovery. Pemberantasan korupsi pun tidak lagi hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pengembalian kekayaan negara.
Indonesia sebenarnya sudah punya sejumlah ketentuan soal penyitaan dan perampasan aset, antara lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, berbagai kajian menemukan celah, terutama mekanisme perampasan yang masih bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture
Salah satu hal yang paling disorot adalah konsep non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dalam kondisi tertentu. Mekanisme ini berbeda dari conviction-based forfeiture yang mengaitkan perampasan dengan proses dan putusan pidana.
Penerapan konsep tersebut menuntut aturan yang sangat jelas. Tujuannya agar tidak menjadi alat merampas harta seseorang secara sewenang-wenang. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, proses peradilan, pembuktian, serta pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan aturan.
Kajian implementasi asset recovery di Indonesia juga menyoroti perlunya harmonisasi aturan, penguatan kelembagaan, dan perlindungan bagi pihak ketiga. Baca juga: Kurir Sabu Medan-Lombok Diciduk, Upah Rp27,5 Juta.
Upaya memperkuat pengembalian aset hasil kejahatan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC). Indonesia mengesahkan konvensi itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC menempatkan pengembalian aset sebagai bagian penting kerja sama pemberantasan korupsi antarnegara.
Hal ini semakin relevan karena hasil korupsi dapat dipindahkan, disembunyikan, atau ditempatkan dalam bentuk aset tertentu. Proses pemulihannya pun membutuhkan instrumen hukum yang memadai.
Target Rampung dan Sorotan Publik
Setelah bertahun-tahun masuk agenda legislasi, pembahasan RUU Perampasan Aset kembali dikebut pada 2026. Komisi III DPR menyatakan pembahasan terus berjalan dan menargetkan penyelesaian aturan tersebut pada akhir 2026.
Perjalanan RUU ini bukan perkara baru. Gagasan penyusunan aturan perampasan aset muncul sejak 2008 dan kemudian kembali menjadi bagian dari agenda pemberantasan korupsi pemerintah. Baca juga: PDIP Setujui APBD Perubahan 2026 Lutim, Soroti Nikel.
Dorongan pengesahan juga datang dari kelompok masyarakat sipil yang menilai aturan ini dibutuhkan untuk memperkuat upaya mengejar hasil kejahatan. Di sisi lain, sejumlah kelompok antikorupsi menyoroti pentingnya transparansi draf dan partisipasi publik dalam proses penyusunannya.
Dengan demikian, urgensi RUU Perampasan Aset bukan semata-mata soal merampas harta pelaku korupsi. Aturan ini diharapkan memperkuat sistem pemulihan aset, mempersempit ruang bagi pelaku menyembunyikan hasil kejahatan, serta memastikan kerugian negara dapat dikembalikan semaksimal mungkin.
Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada isi aturan, mekanisme pembuktian, profesionalitas aparat penegak hukum, pengawasan, dan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dengan keseimbangan itu, pemberantasan korupsi dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. (bii)
Sumber: Antara News



