Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: RUU Perampasan Aset Dikejar Desember 2026, KPK Pulihkan Rp1,53 T
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Politik

RUU Perampasan Aset Dikejar Desember 2026, KPK Pulihkan Rp1,53 T

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
15 September 2026
Share
ruu perampasan aset
Dok. Istimewa
SHARE

Patikala.com – Pemerintah dan DPR kembali menaruh perhatian serius pada RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Regulasi yang sudah lebih dari satu dekade masuk agenda legislasi itu ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026. Dorongan ini muncul karena hukuman kepada pelaku korupsi dinilai belum cukup jika aset hasil kejahatan tidak kembali ke negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pemulihan aset sepanjang 2025 mencapai Rp1,53 triliun. Capaian itu naik dibandingkan 2024 yang hanya Rp739,6 miliar. Secara keseluruhan, Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri berhasil memulihkan aset dari perkara korupsi senilai Rp28,6 triliun sepanjang 2025.

Mengapa RUU Perampasan Aset Penting?

Korupsi pada dasarnya bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Karena itu, penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. Aset yang diduga berasal dari tindak pidana juga harus dikejar agar kerugian negara bisa dikembalikan.

Baca Juga

Hari Pahlawan, Firman Udding Tekankan Tanggung Jawab Wakil Rakyat
Hari Pahlawan, Sarkawi Hamid Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Luwu Timur

Kajian mengenai RUU Perampasan Aset menilai aturan ini memperkuat pendekatan asset recovery. Pemberantasan korupsi pun tidak lagi hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pengembalian kekayaan negara.

Indonesia sebenarnya sudah punya sejumlah ketentuan soal penyitaan dan perampasan aset, antara lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, berbagai kajian menemukan celah, terutama mekanisme perampasan yang masih bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture

Salah satu hal yang paling disorot adalah konsep non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dalam kondisi tertentu. Mekanisme ini berbeda dari conviction-based forfeiture yang mengaitkan perampasan dengan proses dan putusan pidana.

Penerapan konsep tersebut menuntut aturan yang sangat jelas. Tujuannya agar tidak menjadi alat merampas harta seseorang secara sewenang-wenang. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, proses peradilan, pembuktian, serta pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan aturan.

Kajian implementasi asset recovery di Indonesia juga menyoroti perlunya harmonisasi aturan, penguatan kelembagaan, dan perlindungan bagi pihak ketiga. Baca juga: Kurir Sabu Medan-Lombok Diciduk, Upah Rp27,5 Juta.

Upaya memperkuat pengembalian aset hasil kejahatan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC). Indonesia mengesahkan konvensi itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC menempatkan pengembalian aset sebagai bagian penting kerja sama pemberantasan korupsi antarnegara.

Hal ini semakin relevan karena hasil korupsi dapat dipindahkan, disembunyikan, atau ditempatkan dalam bentuk aset tertentu. Proses pemulihannya pun membutuhkan instrumen hukum yang memadai.

Target Rampung dan Sorotan Publik

Setelah bertahun-tahun masuk agenda legislasi, pembahasan RUU Perampasan Aset kembali dikebut pada 2026. Komisi III DPR menyatakan pembahasan terus berjalan dan menargetkan penyelesaian aturan tersebut pada akhir 2026.

Perjalanan RUU ini bukan perkara baru. Gagasan penyusunan aturan perampasan aset muncul sejak 2008 dan kemudian kembali menjadi bagian dari agenda pemberantasan korupsi pemerintah. Baca juga: PDIP Setujui APBD Perubahan 2026 Lutim, Soroti Nikel.

Dorongan pengesahan juga datang dari kelompok masyarakat sipil yang menilai aturan ini dibutuhkan untuk memperkuat upaya mengejar hasil kejahatan. Di sisi lain, sejumlah kelompok antikorupsi menyoroti pentingnya transparansi draf dan partisipasi publik dalam proses penyusunannya.

Dengan demikian, urgensi RUU Perampasan Aset bukan semata-mata soal merampas harta pelaku korupsi. Aturan ini diharapkan memperkuat sistem pemulihan aset, mempersempit ruang bagi pelaku menyembunyikan hasil kejahatan, serta memastikan kerugian negara dapat dikembalikan semaksimal mungkin.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada isi aturan, mekanisme pembuktian, profesionalitas aparat penegak hukum, pengawasan, dan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dengan keseimbangan itu, pemberantasan korupsi dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. (bii)

Sumber: Antara News

You Might Also Like

DPRD Lutim Dukung Penagihan Pajak MBLB PT Vale Senilai Rp311 Miliar
Komisi II DPRD Lutim Konsultasi Kampung Nelayan Merah Putih di Makassar
Bupati Luwu Timur Tanda Tangan Komitmen Pencegahan Korupsi
Fraksi PDIP Desak PT Vale Beri Kepastian Pajak MBLB Rp311 Miliar
Erick Estrada Salurkan 37 Kambing, Warga Pekaloa Didorong Kembangkan Ternak
TAGGED:dprkorupsikpkpemulihan asetruu perampasan aset
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article apbd perubahan 2026 lutim PDIP Setujui APBD Perubahan 2026 Lutim, Soroti Nikel
Next Article klasemen motogp 2026 Marquez Gusur Martin di Puncak Klasemen MotoGP 2026
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?