Patikala.com — Komisi III DPRD Luwu Timur mempertanyakan sikap PT Vale Indonesia yang tidak hadir dalam rapat tindak lanjut persoalan reroute pipa minyak di Dusun Balambano, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Senin (28/09/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Kecamatan Wasuponda itu sebelumnya telah dijadwalkan sebagai tindak lanjut hasil peninjauan lokasi proyek pada 21 September 2026.
Dalam peninjauan tersebut, DPRD, pemerintah, masyarakat dan PT Vale sepakat membahas kembali persoalan jalur reroute pipa melalui rapat bersama. Pekerjaan pemasangan pipa juga disepakati dihentikan sementara sampai ditemukan titik temu.
Namun, saat rapat digelar, PT Vale tidak hadir.
Kondisi itu memicu protes keras dari Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Muh. Rivaldi. Ia mempertanyakan sikap perusahaan yang tidak menghadiri agenda yang telah disepakati bersama.
“Ketidakhadiran PT Vale Indonesia di rapat ini adalah bentuk sikap kesewenang-wenangannya. Karena, rapat hari ini adalah kesepakatan bersama untuk dilaksanakan. Ini tidak bisa sepihak meminta waktu pertemuan diundur,” tegas Rivaldi.
DPRD: Kesepakatan Tak Bisa Diabaikan
Rivaldi menegaskan, rapat tersebut bukan agenda sepihak DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Menurutnya, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan seluruh pihak setelah melihat langsung lokasi proyek pada 21 September.
Karena itu, DPRD mempertanyakan alasan perusahaan tidak hadir dalam forum yang sudah disepakati.
“Ini bukan rapat yang tiba-tiba dibuat DPRD. Ini kesepakatan bersama setelah kita turun melihat lokasi,” kata Rivaldi.
Bagi Komisi III, persoalan reroute pipa tidak bisa hanya dibicarakan dari satu sisi. Pemerintah, DPRD, perusahaan dan masyarakat perlu duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka.
Apalagi, sebelumnya pekerjaan pemasangan pipa telah disepakati dihentikan sementara hingga ada titik temu mengenai persoalan jalur reroute.
Rapat Tetap Berjalan
Meski PT Vale tidak hadir, rapat tetap berlangsung dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat Balambano.
Hadir dalam pertemuan tersebut unsur Pemerintah Kecamatan Wasuponda, Pemerintah Desa Balambano, BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta warga.
Forum tersebut kemudian menjadi ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan pandangan terkait persoalan reroute pipa.
DPRD Luwu Timur menegaskan akan tetap mengawal persoalan tersebut dan meminta seluruh pihak menghormati proses pembahasan yang telah disepakati bersama.
Bagi DPRD, penyelesaian persoalan reroute pipa harus dilakukan melalui komunikasi terbuka dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat di sekitar lokasi proyek. (bii)



