Patikala.com – Pengelolaan sampah, penanganan kebakaran, aset pemerintah, hingga pajak daerah menjadi fokus empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada DPRD.
Empat Ranperda tersebut diserahkan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, kepada Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, dalam rapat paripurna di Malili, Senin (12/10/2026).
Ober mengatakan, seluruh rancangan aturan itu akan dibahas bersama pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
“Keempat Ranperda yang diajukan pemerintah daerah ini sangat penting dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Kami di DPRD menerima dan akan segera membahasnya melalui Pansus agar bisa menjadi Perda yang benar-benar bermanfaat,” ujar Ober.
Ini Empat Ranperda yang Dibahas
Empat rancangan aturan yang diserahkan pemerintah daerah meliputi:
- Ranperda tentang Pengelolaan Sampah di Daerah.
- Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Ranperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Keempat rancangan tersebut menyangkut sejumlah urusan penting dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Aturan pengelolaan sampah diharapkan memperkuat penanganan sampah dan kebersihan lingkungan. Sementara itu, Ranperda tentang kebakaran dan penyelamatan berkaitan dengan upaya melindungi warga dari risiko kebakaran serta keadaan darurat.
Dua Ranperda lainnya menyangkut pengelolaan aset milik pemerintah daerah dan perubahan aturan pajak serta retribusi daerah.
Dibahas Sebelum Ditetapkan Menjadi Perda
Setelah penyerahan, keempat Ranperda akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah, termasuk melalui Panitia Khusus (Pansus) sesuai mekanisme yang berlaku.
Proses ini menjadi bagian penting untuk menelaah isi rancangan aturan sebelum ditetapkan. DPRD juga diharapkan memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan hukum.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, Wakil Ketua DPRD Hj. Harisah Suharjo, anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat pemerintah kabupaten.
Pembahasan empat Ranperda ini menjadi bagian dari kerja legislasi DPRD bersama pemerintah daerah. Hasil akhirnya diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Luwu Timur.



