Luwu Timur, PATIKALA.com – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. Edaran dengan nomor 700/0039/BUP tahun 2025 itu menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur untuk meminta atau menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.
Dalam edaran tertanggal 26 Maret 2025 itu, Bupati Irwan mengingatkan bahwa perayaan hari besar keagamaan merupakan momen mempererat silaturahmi dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Namun, ia menekankan bahwa tradisi tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk tindakan korupsi atau gratifikasi yang melanggar hukum.
“ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak meminta atau menerima gratifikasi, apalagi memanfaatkan momen hari raya untuk kepentingan pribadi. Ini bisa memicu konflik kepentingan dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,” ujar Irwan dalam keterangan tertulisnya.
Bupati juga secara tegas melarang ASN atau pejabat di lingkungan Pemkab Luwu Timur meminta dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan atau masyarakat. Praktik ini, menurutnya, bertentangan dengan hukum dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Edaran tersebut juga mengatur mekanisme bagi ASN yang menerima bingkisan berupa makanan atau minuman yang mudah rusak. Bingkisan tersebut dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan, dengan melaporkannya ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. UPG kemudian akan meneruskan rekapitulasi laporan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, Bupati meminta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD), kepala desa, dan direktur badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi selama masa perayaan.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, Bupati Irwan juga mengimbau pimpinan perusahaan dan asosiasi untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pejabat atau ASN. Jika terdapat permintaan gratifikasi, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau KPK melalui kanal resmi, termasuk aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL) di laman http://gol.kpk.go.id atau melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.
Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkab Luwu Timur dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan transparan di tengah masyarakat.



