PATIKALA.COM — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) bersama Save The Children (STC) menggelar seminar dan rapat koordinasi multi‑stakeholder pada Rabu, 4 November 2026, di Wisma Trans Malili untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di wilayah tersebut.
Acara ini menjadi bagian dari strategi lintas sektoral yang bertujuan menciptakan mekanisme pelaporan yang mudah, layanan perlindungan yang aman, serta pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Selama kegiatan, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Luwu Timur dengan Save The Children untuk pelaksanaan program Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women (ELEVATE).
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Azwan Aziz, menekankan pentingnya isu KBG sebagai masalah kemanusiaan, keadilan, dan pembangunan daerah. “Kita perlu memastikan tersedianya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, layanan yang aman dan berpihak kepada korban, pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan bagi korban dan saksi, serta proses penanganan yang cepat, terpadu, dan tidak diskriminatif,” ujar Azwan.
Azwan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen memperkuat kebijakan, kelembagaan, penganggaran, dan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan KBG. “Kami meyakini bahwa keberhasilan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender berhubungan langsung dengan terwujudnya Luwu Timur yang maju dan sejahtera,” jelasnya.
Project Manager Program Elevate Save The Children, Ni Nyoman Anna Marthanti, menjelaskan bahwa program ELEVATE menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Program ini dijalankan di tiga kabupaten Luwu—Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur—dengan tujuan memperluas jangkauan perlindungan perempuan dan anak perempuan.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, menyoroti peran legislatif dalam memperkuat regulasi perlindungan, alokasi anggaran melalui APBD, dan pengawasan pelaksanaan program. Ia menambahkan, tingginya angka KBG, termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), menuntut perhatian serius dari semua pihak.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Masdin, menyatakan Dinsos berperan sebagai regulator, fasilitator, koordinator, serta pengawas program perlindungan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Luwu Timur, AKP Jody Dharma, menjelaskan peran kepolisian mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penindaklanjutan melalui koordinasi lintas instansi.
Kehadiran Ketua Pengadilan Agama, Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Tabacina Akhmad, perwakilan OPD, Community Social Worker (CSW), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan unsur masyarakat sipil menegaskan dukungan luas terhadap upaya kolaboratif ini.



