Patikala.com — DPRD Kabupaten Luwu Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Pembentukan ini dilakukan dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 Juni 2025.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Rapat juga dirangkaikan dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan fraksi terhadap lima Ranperda tahun 2025.
Pansus dibentuk berdasarkan usulan dari lima fraksi di DPRD. Komposisinya mewakili kekuatan politik yang ada. Hj Harisah Suharjo ditunjuk sebagai koordinator pansus.
Ketua Pansus dijabat oleh Ir Alamsyah dari Fraksi PAN. Ia didampingi Harisal (PDI Perjuangan) sebagai wakil ketua dan Aprianto (NasDem) sebagai sekretaris.
Anggota lainnya antara lain Muhammad Nur, Erick Estrada S, dan Suwati. Juga termasuk H M Sarkawi dari Fraksi GPR, Aripin dari Golkar, serta Abdul Halim dari PAN.
Menurut Alamsyah, pansus akan segera bekerja dalam waktu dekat. Mereka dijadwalkan mulai melakukan rapat kerja bersama SKPD pekan depan.
Pansus juga akan melibatkan tenaga ahli untuk mendalami laporan audit BPK. Hasilnya akan dituangkan dalam rekomendasi untuk memperbaiki sistem keuangan daerah.
“Ini bentuk pengawasan DPRD. Temuan BPK harus ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi bersama,” ujar Alamsyah.
Ia menegaskan, DPRD berkomitmen memperkuat sistem pengendalian intern dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.



