Patikala.com — Desakan agar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur segera menerbitkan regulasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) kembali mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD bersama perwakilan kontraktor nasional mitra PT Vale, Rabu, 14 Mei 2025.
Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Abd Halim, S.Kom, menegaskan bahwa hingga kini belum adanya dasar hukum yang jelas menjadi hambatan utama dalam penyaluran dana CSR ke masyarakat.
“Perusahaan dan kontraktor sebenarnya siap. Tapi mereka menunggu arahan resmi berupa regulasi. Tanpa itu, program akan terus menggantung,” ujar Halim.
Ia menilai CSR berpotensi besar mendukung pembangunan daerah, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi desa. Karena itu, menurutnya, keterlibatan semua pihak mutlak dibutuhkan.
“Kita dorong kolaborasi tiga arah: pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tanpa sinergi, program ini rawan tak tepat sasaran,” tambah legislator dari Dapil Angkona-Kalaena tersebut.
Halim juga menyoroti pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Ia menekankan, regulasi tak hanya memberi kepastian bagi perusahaan, tapi juga memastikan masyarakat mendapat manfaat yang nyata.
“Ini soal kepercayaan publik. CSR harus dijalankan secara terbuka dan berdampak langsung. Tanpa sistem yang kuat dan transparan, program ini bisa kehilangan legitimasi sosialnya,” tutupnya.
RDP ini menjadi salah satu upaya DPRD Luwu Timur mendorong percepatan kebijakan CSR agar tak sekadar menjadi wacana, melainkan pijakan nyata menuju kesejahteraan masyarakat berbasis kemitraan.



