Patikala.com — Komisi II DPRD Luwu Timur menyoroti masih banyaknya desa yang belum memiliki tenaga penyuluh pertanian tetap. Kondisi ini dinilai menghambat percepatan program ketahanan pangan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar pada Selasa (17/6/2025) bersama Dinas Pertanian di ruang Komisi II DPRD. Topik utamanya membahas efektivitas kinerja penyuluh pertanian di lapangan.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Firman Udding, menyebut penyuluh adalah ujung tombak dalam mendampingi petani. Ia menekankan pentingnya penempatan penyuluh sesuai domisili agar lebih efisien.
Firman juga menyinggung kunjungan Menteri Pertanian saat HUT Luwu Timur yang lalu. Dalam kunjungan itu, pemerintah pusat mendukung cetak sawah baru seluas 700 hektare dan perluasan hingga 10 ribu hektare.
“Penyuluh adalah garda terdepan. Tanpa mereka, program pertanian hanya sebatas wacana,” tegasnya dalam rapat.
DPRD meminta Pemkab segera mengisi kekosongan penyuluh sebelum kewenangan sepenuhnya diambil alih pemerintah pusat.
Luwu Timur disebut punya potensi besar menjadi daerah lumbung pangan. Tapi potensi itu tak akan maksimal tanpa penguatan SDM pertanian.
Komisi II berkomitmen terus mengawal persoalan ini bersama mitra kerja mereka di Dinas Pertanian.



