Malili, Patikala.com – Warga terdampak pengosongan lahan di Dusun Laoli kini tidak dibiarkan menghadapi masa transisi sendirian. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyiapkan hunian sementara agar mereka tetap memiliki tempat tinggal selama penataan kawasan berlangsung.
Pengosongan lahan aset daerah di kawasan industri Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, dilaksanakan pada Kamis (30/07/2026). Meski sempat muncul riak di lapangan, seluruh proses berlangsung aman dan kondusif.
Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Luwu Timur, Andi Muhammad Reza, mengatakan pemerintah telah mengantisipasi dampak sosial sebelum pengosongan dilakukan.
Karena itu, Pemkab Luwu Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi untuk menyiapkan langkah penanganan masyarakat terdampak.
Salah satu keputusan rapat ialah menyediakan rumah kontrakan di Desa Lampia bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal lain setelah pondok mereka dikosongkan.
“Secara umum pelaksanaan berjalan kondusif. Memang ada riak-riak di lapangan, tetapi semuanya dapat diatasi,” kata Reza.
Selain menyiapkan hunian sementara, pemerintah juga mengamankan barang-barang milik warga.
Petugas memindahkan seluruh barang ke Balai Desa Harapan agar tetap aman dan mudah diakses pemiliknya.
Pemerintah Desa Lampia turut membantu menyiapkan lokasi hunian sehingga warga dapat segera menempatinya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Luwu Timur untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama proses penataan kawasan industri berlangsung.
Pemulihan Penghidupan Jadi Prioritas
Penanganan warga terdampak juga mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Dalam rekomendasi tertanggal 30 Juli 2026, Komnas HAM menegaskan penyelesaian persoalan Laoli tidak hanya diukur dari besarnya santunan yang diterima masyarakat.
Namun, pemerintah juga harus memastikan pemulihan penghidupan warga setelah mereka tidak lagi mengusahakan lahan tersebut.
Selain itu, Komnas HAM meminta seluruh kebijakan dijalankan sesuai prinsip hak asasi manusia.
Dengan demikian, perlindungan prosedural dan keberlanjutan mata pencaharian warga harus menjadi perhatian pada setiap tahapan penanganan.
Komitmen untuk 116 Petani Laoli
Sebelumnya, Pemkab Luwu Timur, PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP), dan perwakilan masyarakat terdampak telah menandatangani nota kesepahaman.
Kesepakatan itu memuat prioritas tenaga kerja, kesempatan berusaha, serta mekanisme pengawasan bagi 116 petani Laoli.
Komnas HAM menilai komitmen tersebut sebagai langkah positif. Karena itu, implementasinya diharapkan berjalan konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.
Penataan kawasan Laoli pun tidak hanya berorientasi pada penertiban aset daerah. Lebih dari itu, pemerintah berupaya memastikan warga tetap memiliki tempat tinggal, peluang bekerja, dan kesempatan membangun kembali penghidupan mereka.



