Malili, Patikala.com – Perjuangan warga Dusun Laoli tidak berhenti pada besaran santunan. Bagi Iwan, yang terpenting adalah kepastian masa depan masyarakat setelah investasi hadir.
Saat konflik penyediaan lahan untuk kawasan industri PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) memanas, Iwan dipercaya mewakili 116 petani berunding dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT IHIP.
Kepercayaan itu diperkuat melalui Nota Kesepahaman yang menetapkan Iwan sebagai salah satu perwakilan resmi kelompok masyarakat terdampak.
Namun, setiap keputusan yang diambilnya membawa tanggung jawab besar.
Karena itu, ketika akhirnya menerima penyelesaian yang ditawarkan pemerintah, sebagian pihak menilai Iwan berubah sikap.
Sebaliknya, Iwan menegaskan keputusan itu lahir setelah melalui proses dialog panjang.
Dialog Ubah Arah Perjuangan
Pada awal konflik, Iwan mengaku menjadi salah satu petani yang paling keras mempertanyakan nilai santunan.
Selain itu, ia meminta pemerintah membuka ruang dialog dan menghadirkan penilaian independen terhadap tanaman serta bangunan warga.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar hak-hak petani terlindungi secara objektif.
Namun, sikapnya mulai berubah ketika pemerintah terus membuka komunikasi.
Berbagai pertemuan digelar. Aspirasi petani didengar. Bahkan, sejumlah usulan masyarakat dibahas kembali bersama pemerintah.
Karena itu, Iwan menilai pemerintah tidak sekadar menyelesaikan administrasi penyediaan lahan.
Sebaliknya, pemerintah dinilai berupaya mencari solusi bersama.
Fokus pada Peluang Kerja dan Usaha
Selanjutnya, pembahasan bergeser dari nilai santunan menuju masa depan masyarakat.
Iwan mengatakan petani menginginkan anak-anak mereka memperoleh prioritas bekerja di kawasan industri.
Selain itu, masyarakat juga berharap memiliki peluang usaha ketika investasi mulai beroperasi.
Aspirasi tersebut kemudian dituangkan dalam rekomendasi bersama pemerintah daerah.
Pemerintah menyerahkan draf rekomendasi kepada perwakilan petani untuk dipelajari.
Kemudian, petani meminta pendampingan Lembaga Bantuan Hukum agar isi dokumen semakin kuat.
Berbagai masukan kembali dibahas hingga lahir Nota Kesepahaman.
Dokumen itu memuat komitmen tentang prioritas tenaga kerja lokal, kesempatan berusaha, koordinasi, serta pengawasan pelaksanaannya.
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani PT IHIP, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan perwakilan petani, termasuk Iwan.
“Rekomendasi ini saya kirim kembali ke pemerintah, pemerintah terima usulan kami, lalu dibawalah bupati ke Jakarta itu rekomendasi,” kata Iwan.
Menurut Iwan, komitmen tertulis itu menjadi alasan utama menerima penyelesaian yang ditawarkan.
Baginya, masa depan masyarakat jauh lebih penting daripada besaran santunan.
Polemik Belum Berakhir
Meski demikian, polemik belum sepenuhnya selesai.
Setelah Nota Kesepahaman disepakati, sebagian masyarakat kembali berubah sikap.
Berbagai informasi yang beredar memunculkan keraguan terhadap hasil kesepakatan.
Iwan juga mempertanyakan perubahan sikap pihak yang sebelumnya ikut memberi masukan dalam penyusunan rekomendasi.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Iwan.
“LBH yang konsep ini apa-apa, tapi ditolak kembali. Saya sudah tanya LBH, berapa persen bisa dijanjikan kalau kami bertahan, tapi mereka bilang tidak bisa janji. Saya bilang jangan main-main karena ini soal nyawa,” ujarnya.
Meski demikian, Iwan tetap berpegang pada keputusan yang telah diambil.
Ia berharap seluruh komitmen dalam Nota Kesepahaman benar-benar dijalankan.
Terutama, terkait prioritas tenaga kerja lokal, kesempatan berusaha, dan program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan penyelesaian konflik Laoli nantinya diukur dari manfaat investasi bagi kehidupan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh tanggapan LBH Makassar terkait pernyataan Iwan tersebut.



