Patikala.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, resmi menerapkan kebijakan ganjil genap SPBU Luwu Timur untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi. Aturan ini mulai berlaku 10 September hingga 30 September 2026 dan bertujuan mengurai antrean kendaraan yang belakangan memanjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 500.2/618/Disdagkop-UKMP tertanggal 9 September 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade. Surat itu ditujukan kepada seluruh pengelola SPBU di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP) Luwu Timur, Senfry Oktavianus, menjelaskan bahwa aturan ini lahir dari kebutuhan mendesak di lapangan. “Surat itu dikeluarkan demi mengurai panjangnya antrean kendaraan di SPBU,” kata Senfry kepada Tribun-Timur.com, Senin (14/9/2026) siang.
Baca juga: Pantau SPBU Ussu-Malili, Bupati Tegaskan Tak Ada Toleransi Pelanggaran Ganjil Genap
Cara Kerja Ganjil Genap di SPBU Luwu Timur
Mekanisme ganjil genap ini mengikat nomor polisi kendaraan dengan tanggal pengisian. Kendaraan berpelat ganjil hanya diperbolehkan mengisi BBM pada tanggal ganjil. Sebaliknya, kendaraan berpelat genap hanya bisa mengisi pada tanggal genap.
“Kita lakukan pengaturan pengisian BBM bersubsidi berdasarkan plat kendaraan dengan sistem ganjil-genap yang disesuaikan dengan tanggal pengisian,” ungkap Senfry.
Selain pembatasan berdasarkan tanggal, Pemkab Luwu Timur juga menetapkan jatah harian bagi tiap kendaraan. Sepeda motor dibatasi 5 liter per hari, sementara mobil maksimal 40 liter per hari. Pembatasan ini menjadi bagian dari paket kebijakan untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Kendaraan Pelayanan Publik Dikecualikan
Aturan ganjil genap SPBU Luwu Timur tidak berlaku bagi semua kendaraan. Sejumlah kendaraan pelayanan publik tetap bisa mengisi BBM setiap hari tanpa terikat tanggal maupun nomor polisi.
- Bus angkutan umum
- Angkutan sampah
- Ambulans
- Mobil jenazah
- Mobil pemadam kebakaran
- Kendaraan pelayanan listrik PLN
Pengecualian ini diberikan karena kendaraan-kendaraan tersebut menjalankan layanan dasar yang tidak bisa menunggu jadwal ganjil atau genap. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran, misalnya, harus selalu siap beroperasi kapan pun dibutuhkan.
Baca juga: Antrean BBM di SPBU Labose, Kapolsek Malili Bagikan Air Mineral dan Kue
Efektif Mengurai Antrean
Menurut Senfry, penerapan sistem ganjil-genap sejauh ini cukup membantu. Ia mengklaim antrean kendaraan di SPBU mulai berkurang sejak kebijakan itu dijalankan.
“Kami lihat sejak penerapannya, cukup efektif dalam mengurai kendaraan,” bebernya.
Kebijakan ini menyusul keluhan warga soal panjangnya antrean di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah daerah berharap pengaturan berbasis nomor polisi dan tanggal ini membuat distribusi BBM bersubsidi lebih merata, sekaligus mencegah penumpukan kendaraan di jam-jam tertentu.
Meski begitu, efektivitas aturan ini masih akan bergantung pada pengawasan di lapangan. Pengelola SPBU diminta konsisten memeriksa nomor polisi dan mencatat volume pengisian harian agar jatah 5 liter untuk motor dan 40 liter untuk mobil benar-benar dipatuhi. (bii)



