Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: Usai Diperiksa, Awaluddin Buka Suara soal Laporan PT PDS di Lampia
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Metro

Usai Diperiksa, Awaluddin Buka Suara soal Laporan PT PDS di Lampia

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
21 Agustus 2026
Share
Persoalan lahan di kawasan Lampia kembali mencuat. Awaluddin mempertanyakan laporan pidana dan dasar ganti rugi lahan yang dipersoalkan.
SHARE

Malili, Patikala.com – Persoalan lahan di kawasan Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur, kembali jadi perhatian.

Kali ini, persoalan tersebut bersentuhan dengan laporan dugaan perintangan operasional pertambangan yang dilayangkan PT Panca Digital Solution (PDS).

Awaluddin, yang mengaku mendapat kuasa untuk mengawasi lahan di kawasan tersebut, telah diperiksa penyidik Polres Luwu Timur, Kamis (20/08/2026).

Baca Juga

Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim

Usai diperiksa, Awaluddin tidak tinggal diam. Ia justru mempertanyakan dasar laporan serta klaim ganti rugi atas lahan yang selama ini menjadi persoalan.

“Saya ini ditugaskan pemilik lahan untuk mengawasi tanah pemberi kuasa. Bagaimana mungkin saya dilaporkan?” kata Awaluddin saat jumpa pers di Sekretariat JMSI Luwu Timur.

Menurut Awaluddin, dirinya tidak pernah datang ke lokasi untuk menghalangi kegiatan PT PDS.

Ia mengaku hanya menjalankan tugas menjaga objek lahan yang diberikan kepadanya.

Awaluddin: Saya Hanya Jaga Lahan

Awaluddin menyebut objek yang dipersoalkan berkaitan dengan Sertifikat Nomor 47 dan 48.

Dalam keterangannya, sertifikat tersebut berkaitan dengan nama Krishna Bharata Sibgawinata dan Retno Suryaningsi.

Selain itu, ia menyebut ada empat pihak yang memiliki lahan dengan luas keseluruhan sekitar 72 ribu meter persegi di kawasan Lampia.

Menurut Awaluddin, sertifikat yang menjadi dasar klaim kepemilikan itu sudah terbit sejak 1983.

Ia juga mengaku pernah mendampingi petugas BPN/ATR Luwu Timur saat turun melakukan peninjauan lokasi.

“BPN pernah datang ke lokasi. Saya ditugaskan pemilik untuk mendampingi sekaligus memperbaiki patok,” ujarnya.

Karena itu, Awaluddin mempertanyakan kenapa keberadaannya di lokasi kemudian dianggap sebagai bentuk perintangan.

Menurut dia, persoalan tersebut mestinya dilihat dulu dari dasar penguasaan lahannya.

Ganti Rugi Dipertanyakan, Dibayar ke Siapa?

Tidak hanya soal laporan polisi, Awaluddin juga menyoroti klaim ganti rugi lahan.

Ia mengatakan, kalau memang lahan tersebut sudah diganti rugi, maka harus jelas siapa yang menerima pembayaran.

“Kalau pihak PDS bilang lahan tersebut sudah diganti rugi, ganti rugi itu sebenarnya dibayarkan kepada siapa?” tanyanya.

Bagi Awaluddin, pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya harus punya dasar.

Ia meminta bukti pembayaran, nama penerima, serta dokumen yang menjadi dasar ganti rugi dibuka dan diperiksa.

Sebab, menurut dia, persoalan seperti ini jangan hanya saling klaim.

Harus ada dokumen yang bisa dicek bersama.

Awaluddin juga menyinggung keberadaan dua jalur hauling yang menurut keterangannya membelah kawasan lahan yang dipersoalkan.

Ia kemudian mempertanyakan kegiatan PT PDS di lokasi tersebut, termasuk aktivitas yang disebut telah dihalangi.

Menurutnya, hal itu juga perlu diperjelas dalam proses pemeriksaan.

Kuasa Hukum: Jangan Campur Sengketa Lahan dengan Dugaan Pidana

Kuasa hukum Awaluddin dari AGC LAW OFFICE, Muh Askar Sudana, meminta penyidik melihat persoalan tersebut secara objektif.

Askar mengatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Namun, ia meminta penyidik memastikan dulu kegiatan apa yang disebut terhalangi.

Selain itu, tindakan konkret Awaluddin yang dianggap sebagai bentuk perintangan juga perlu dijelaskan.

“Klien kami kooperatif. Kami hanya meminta seluruh fakta diperiksa secara terbuka dan objektif,” ujar Askar.

Kuasa hukum juga meminta status operasional PT PDS saat laporan dibuat ikut diperiksa.

Mereka merujuk dokumen Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait penghentian sementara kegiatan Operasi Produksi.

Penghentian sementara itu disebut berlaku selama 60 hari kalender sejak surat diterbitkan pada 26 Mei 2026.

Meski begitu, Askar menegaskan pihaknya tidak menyimpulkan IUP PT PDS sudah dicabut.

Ia juga tidak menyebut seluruh kegiatan perusahaan ilegal.

Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari dokumen resmi.

“PT PDS berhak mencari perlindungan hukum. Begitu juga Awaluddin berhak mendapat pemeriksaan yang adil,” katanya.

Dua Persoalan Ini Perlu Dilihat Terpisah

Menurut Askar, ada dua persoalan yang perlu dibedakan dalam kasus tersebut.

Pertama, dugaan perintangan kegiatan perusahaan.

Kedua, persoalan penguasaan dan klaim kepemilikan lahan di kawasan Lampia.

Keduanya, kata dia, jangan langsung dicampur begitu saja.

Penyidik perlu melihat tindakan yang dilakukan Awaluddin secara konkret.

Di sisi lain, status lahan juga perlu diperiksa melalui sertifikat, dokumen ganti rugi, serta keterangan para pihak.

Dengan begitu, duduk persoalannya bisa lebih terang.

Sampai saat ini, perkara tersebut masih dalam proses hukum.

Karena itu, belum ada kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Yang jelas, ada sejumlah pertanyaan yang kini perlu dijawab melalui dokumen dan pemeriksaan.

Mulai dari dugaan perintangan, status kegiatan perusahaan, penguasaan lahan, sampai klaim ganti rugi.

Pada akhirnya, publik Luwu Timur tentu menunggu satu hal: apa sebenarnya yang terjadi di balik persoalan lahan Lampia ini? (bii)

You Might Also Like

Luwu Timur Resmi Jadi Tuan Rumah Tunggal Porprov XIX Sulsel 2030
Luwu Timur Raih 146 Medali, Peringkat Tujuh di Porprov Sulsel XVIII
Luwu Timur Raih Peringkat Ketiga STBM Award Nasional 2026
Luwu Timur Diumumkan Jadi Tuan Rumah Porprov Sulsel 2030
Pemkab Luwu Timur Awasi Penilaian Desa Antikorupsi 2026 di Tabarano
TAGGED:Awaluddinlahan LampiaLampiaLuwu TimurPT PDS
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article Lampia Cup III siap digelar September 2026 di Desa Harapan, Malili. Pemuda bersama panitia kini mematangkan persiapan turnamen. Lampia Cup III Siap Digelar September, Panitia Matangkan Persiapan
Next Article Dari Luwu Timur untuk NTT, Tim Rescue PT CLM Bawa Misi Kemanusiaan
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?