Patikala.com – Warga Luwu Timur menanti satu hal sederhana: program yang benar-benar berjalan, bukan sekadar angka berubah di atas kertas. Harapan itu kini menemukan titik terang setelah APBD Perubahan 2026 Lutim resmi disetujui DPRD dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (14/09/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo.
Lima fraksi menyampaikan pandangan akhir. Semuanya menerima Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, meski dengan catatan berbeda-beda.
Catatan Lima Fraksi untuk APBD Perubahan 2026 Lutim
Fraksi PAN lewat juru bicara Prima Eyza Purnama menyoroti SiLPA Rp21,64 miliar. PAN meminta pemerintah menelusuri sumber dan penyebabnya.
Tujuannya jelas: agar anggaran tersedia tidak berujung pada program yang tak terlaksana. PAN juga mendorong optimalisasi PAD tanpa membebani warga.
Selain itu, PAN meminta kualitas belanja naik di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Erick Estrada menempatkan APBD Perubahan sebagai instrumen korektif. Bukan sekadar penyesuaian angka.
PDI Perjuangan juga menyoroti ketergantungan ekonomi Luwu Timur pada sektor pertambangan. Kondisi itu perlu diwaspadai karena berkaitan dengan risiko fiskal jangka menengah.
Di sisi lain, Fraksi GPR lewat Rusdi Layong menekankan efisiensi dan ketepatan alokasi. Program yang disesuaikan harus tetap menjawab kebutuhan masyarakat.
GPR khususnya mengingatkan pemerintah soal sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi gedung sekolah dan kebutuhan mobiler masih butuh perhatian.
Fraksi Golkar melalui Bangkit Revormansyah meminta pengawasan intensif dan berkala terhadap pekerjaan Jalan Tarengge–Batas Kota Malili. Waktu efektif pelaksanaan tersisa sekitar tiga bulan.
Sedangkan Fraksi NasDem lewat Suwati meminta catatan dan rekomendasi DPRD sebelumnya ditindaklanjuti. NasDem juga menyoroti pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Tak hanya itu, NasDem mendorong perhatian pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Baca juga: Perubahan APBD 2026 Disepakati, Bupati Irwan Tegaskan Anggaran Harus Berdampak ke Masyarakat
Respons Wabup Puspawati Husler
Wakil Bupati Luwu Timur Puspawati Husler menyambut baik seluruh masukan DPRD. Menurutnya, dinamika pembahasan adalah bagian penting dari evaluasi bersama.
Puspawati menegaskan, rekomendasi legislatif menjadi pijakan pemerintah memperbaiki pelaksanaan anggaran ke depan.
Melalui rekomendasi dan masukan dari seluruh fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis pelaksanaan APBD ke depan akan semakin tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, ujar Puspawati.
Alhasil, persetujuan Ranperda bukan akhir proses. Justru di sinilah pekerjaan sesungguhnya dimulai.
Bagi warga, perubahan anggaran hanya bermakna jika jalan diperbaiki, sekolah layak, dan layanan kesehatan mudah diakses.
Baca juga: Wabup Puspawati Optimis Perubahan APBD 2026 Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat
Meski begitu, pengawasan tetap kunci. DPRD dan pemerintah perlu memastikan setiap rupiah sampai ke masyarakat.
Dengan begitu, APBD Perubahan 2026 Lutim bisa menjadi fondasi kemajuan daerah, bukan sekadar dokumen anggaran. (bii)



