Luwu Timur, patikala.com — Pemerintah Kabupaten dan DPRD Luwu Timur resmi menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini diambil melalui rapat paripurna di ruang sidang DPRD Luwu Timur, Rabu (06/08/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua II Harisah Suharjo.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, hadir bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala OPD, anggota DPRD, dan unsur Forkopimda.
Dalam rapat, Ketua DPRD menerima laporan hasil pembahasan KUA-PPAS yang sebelumnya dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD.
Bupati kemudian menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2026 kepada pimpinan DPRD. Penyerahan ini disertai penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama.
“Alhamdulillah, kita sampai pada tahap persetujuan bersama terhadap KUA-PPAS Luwu Timur 2026. Ini amanah dari PP Nomor 12 Tahun 2019,” Ujar Irwan.
Irwan menjelaskan, arah kebijakan anggaran 2026 mengacu pada tema besar RKPD 2026, yakni “Konsolidasi Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat.”
Tema tersebut diterjemahkan ke dalam lima fokus utama, mulai dari peningkatan kualitas layanan dasar dan SDM, pengembangan ekonomi inklusif dan perlindungan sosial, pemantapan infrastruktur dan aksesibilitas antarwilayah, peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, prioritas RKPD 2026 menjadi bagian dari RPJMD 2025–2029 yang memuat 11 prioritas strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
Dalam kesempatan itu, Irwan juga memaparkan ringkasan angka kesepakatan KUA-PPAS 2026, yakni pendapatan daerah sebesar Rp 2,307 triliun, belanja daerah Rp 2,363 triliun, dan defisit anggaran Rp 56,03 miliar.
Dokumen KUA-PPAS ini akan menjadi dasar penyusunan RAPBD 2026, yang memuat prioritas pembangunan, target pendapatan daerah, dan plafon anggaran.
Ketua DPRD Ober Datte menegaskan pembahasan dilakukan matang agar APBD 2026 benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



