Luwu Timur, Patikala.com – Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram (kg) yang dikeluhkan masyarakat Luwu Timur menjadi perhatian serius DPRD Luwu Timur. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPRD, Senin (15/06/2026), terungkap sejumlah persoalan yang diduga menjadi penyebab sulitnya masyarakat mendapatkan gas melon.
Rapat yang berlangsung di ruang DPRD Luwu Timur itu menghadirkan agen LPG, pemerintah daerah, perusahaan penyalur, serta sejumlah elemen masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan distribusi LPG subsidi.
Dari hasil pembahasan, kelangkaan LPG 3 kg tidak hanya dipengaruhi terbatasnya pasokan, tetapi juga penggunaan oleh pihak yang tidak berhak, aktivitas pengecer, hingga dugaan penyimpangan dalam rantai distribusi.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Luwu Timur, Senfri Oktafianus, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan LPG subsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan tabung non-subsidi.
“Kami sudah melakukan tracking. Kami mengimbau ASN yang masih menggunakan LPG tiga kilogram agar beralih ke tabung non-subsidi sehingga masyarakat yang berhak lebih mudah mendapatkan LPG subsidi,” kata Senfri.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap sejumlah jenis usaha yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi, seperti usaha laundry, peternakan ayam, dan katering.
Senfri mengungkapkan, pihaknya menemukan praktik pembelian berulang yang dilakukan oleh oknum tertentu. Modusnya dengan membeli LPG subsidi di sejumlah pangkalan, kemudian menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
“Ada yang berkeliling dari pangkalan ke pangkalan untuk membeli tabung LPG subsidi, lalu dijual kembali. Praktik seperti ini tentu memengaruhi ketersediaan gas di masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui pengawasan distribusi LPG subsidi di lapangan masih terkendala keterbatasan personel dan anggaran sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Sarkawi A. Hamid, menyoroti adanya laporan masyarakat terkait dugaan pengurangan isi LPG 3 kilogram. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena dapat merugikan konsumen.
DPRD menerima laporan adanya tabung LPG yang diduga memiliki isi di bawah ketentuan. Jika benar terjadi, praktik tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat dalam jumlah besar.
Menanggapi laporan itu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyatakan pihaknya juga telah menerima informasi serupa dari sejumlah elemen masyarakat dan berencana melakukan inspeksi mendadak ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang memasok kebutuhan LPG untuk wilayah Luwu Timur.
Dalam rapat itu juga terungkap bahwa tingginya kebutuhan LPG subsidi di Luwu Timur tidak hanya berasal dari rumah tangga dan nelayan, tetapi juga dipengaruhi pertumbuhan usaha kecil, warung makan, hingga aktivitas perusahaan yang membutuhkan sumber energi untuk operasionalnya.
Komisi II DPRD, pemerintah daerah, dan para penyalur sepakat bahwa persoalan LPG subsidi tidak cukup diatasi hanya dengan penambahan kuota pasokan. Pengawasan distribusi, penertiban pengguna yang tidak berhak, serta perlindungan hak konsumen menjadi langkah penting agar LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Melalui RDPU tersebut, DPRD Luwu Timur berharap persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram dapat segera diatasi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap energi bersubsidi tetap terpenuhi dan distribusinya berjalan lebih tepat sasaran.



