Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, mendorong penguatan peran kontraktor lokal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi bersama mitra kontraktor lokal PT Vale Indonesia Tbk yang digelar di Ruang Banggar DPRD Luwu Timur, Senin (27/4/2026).
Dalam forum tersebut, Firman menegaskan bahwa pemberdayaan kontraktor lokal merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan merata.
Menurutnya, jika kontraktor lokal diberikan ruang dan kesempatan, maka perputaran ekonomi akan tetap berada di daerah dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal proyek, tapi bagaimana manfaat pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Luwu Timur,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan.
Selain dari sisi ekonomi, Firman menilai kontraktor lokal memiliki keunggulan dalam memahami kondisi geografis, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan proyek bisa lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya penerapan kuota proyek bagi kontraktor lokal, khususnya untuk pekerjaan skala kecil dan menengah.
Firman juga mendorong adanya kemitraan strategis antara kontraktor besar, termasuk perusahaan nasional maupun asing, dengan kontraktor lokal sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan.
“Kontraktor besar tetap diberi ruang, tapi harus bermitra dengan pelaku lokal. Ini penting agar ada keseimbangan,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan pembentukan konsorsium atau gabungan usaha kontraktor lokal agar mampu bersaing dan mengerjakan proyek dengan nilai yang lebih besar.
RDP tersebut turut membahas berbagai dinamika kemitraan antara kontraktor lokal dan PT Vale Indonesia Tbk, termasuk harapan agar tercipta sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Firman menegaskan, pemberdayaan kontraktor lokal bukan untuk membatasi investasi, melainkan menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan inklusif.
“Yang kita dorong adalah keadilan dan keberlanjutan, agar pembangunan benar-benar memberi dampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya.



