Patikala.com — Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur memastikan akan terus mengawal penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar sampai ke petani yang berhak, bukan hanya tercatat rapi di laporan. Kunjungan kerja ini dilakukan ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (02/10/2025).
Ketua Komisi II, Sarkawi Hamid, menegaskan bahwa program pupuk subsidi gratis bukan sekadar bantuan, tetapi juga penopang utama dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. “Kami tidak ingin program ini berhenti di tataran kebijakan. Harus dipastikan pelaksanaannya efektif di lapangan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi II membahas berbagai persoalan yang sering dikeluhkan petani, mulai dari keterlambatan distribusi, keterbatasan stok, hingga mekanisme penyaluran yang belum merata.
Sarkawi juga menyoroti persoalan data penerima subsidi yang masih tumpang tindih. Ia menilai, sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan provinsi harus segera dilakukan agar pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
Sementara itu, pihak Dinas TPHBun Sulsel menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh, termasuk pengawasan rantai distribusi dan dorongan penggunaan pupuk organik sebagai alternatif jangka panjang yang lebih ramah lingkungan.
Hasil kunjungan ini, kata Sarkawi, akan dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD dalam penyusunan kebijakan daerah, terutama di sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Luwu Timur. “DPRD akan terus mengawasi pelaksanaannya dan mendorong pemerintah agar lebih serius memberikan edukasi kepada petani, supaya bisa beralih ke sistem pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tutupnya



