Malili, Patikala.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat upaya menjaga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Langkah ini bertujuan melindungi petani sekaligus menciptakan tata niaga sawit yang lebih adil.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memimpin Rapat Koordinasi Stabilitas Harga TBS di Ruang Rapat Kerja Bupati, Malili, Kamis (04/06/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Harisah Suharjo, Wakapolres Kompol Hajriadi, Pabung Mayor Inf. Syarifuddin, pimpinan OPD, APKASINDO, perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, serta perwakilan petani.
Perkuat Komunikasi dengan Pelaku Sawit
Bupati Irwan menegaskan pemerintah akan mempererat komunikasi dengan seluruh pelaku usaha sawit.
Karena itu, rapat koordinasi akan digelar sedikitnya tiga kali setiap bulan.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang mendengar masukan langsung dari perusahaan, asosiasi, maupun petani.
Selain itu, pemerintah ingin memastikan kebijakan harga TBS berjalan transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Harga TBS Berdasarkan Kualitas Buah
Irwan menjelaskan harga TBS harus mengacu pada klasifikasi rendemen.
Dengan demikian, petani dapat memahami hubungan antara kualitas buah dan harga jual yang diterima.
Ia juga meminta seluruh pihak meningkatkan mutu hasil panen. Termasuk membedakan buah jenis Dura dan Tenera serta memastikan buah dipanen pada tingkat kematangan yang tepat.
Sementara itu, pihak pabrik menyampaikan harga pembelian TBS dipengaruhi harga Crude Palm Oil (CPO), kualitas buah, rendemen, dan biaya angkut.
Di sisi lain, asosiasi petani berharap edukasi mengenai rendemen terus diperkuat agar petani memahami faktor penentu harga.
Pemkab Siapkan Sanksi
Bupati Irwan menegaskan pemerintah akan menetapkan standar harga berdasarkan klasifikasi rendemen.
Apabila masih ditemukan pembelian di bawah ketentuan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.
Bahkan, sanksi akan diberikan sesuai aturan yang berlaku.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani semakin kuat.
Dengan begitu, tata niaga sawit di Luwu Timur menjadi lebih transparan, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. (hms)



