Luwu Timur, Patikala.com – Anggaran daerah harus terasa manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, Banggar DPRD Luwu Timur meminta perubahan APBD 2026 lebih tepat sasaran.
Juru Bicara Banggar DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna, Kamis (13/08/2026).
Rapat itu membahas perubahan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2026. Selain itu, Banggar menyoroti sejumlah kebutuhan penting masyarakat.
Petani Diminta Dilindungi dari Ancaman Kekeringan
Banggar meminta Pemda Luwu Timur mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian.
Pemerintah perlu memetakan sawah yang rawan kekeringan sejak awal. Dengan begitu, bantuan dapat diberikan lebih cepat dan tepat.
Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian. Optimalisasi irigasi dan perbaikan saluran rusak juga perlu dipercepat.
Selain itu, pompa air perlu disiapkan untuk wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air. Pemerintah juga harus memperkuat koordinasi bersama kelompok tani dan pemerintah desa.
Jika kekeringan menyebabkan gagal tanam atau panen, petani harus mendapat perlindungan. Bantuan benih, pupuk, sarana produksi, serta akses perlindungan usaha tani perlu dipertimbangkan.
RS Atue dan PAD Jadi Perhatian
Banggar juga mendorong percepatan operasional Rumah Sakit Atue di Kecamatan Malili. Pemerintah diminta memastikan seluruh kebutuhan pelayanan siap digunakan masyarakat.
Kesiapan tersebut meliputi fasilitas, peralatan, tenaga kesehatan, perizinan, akreditasi, dan pembiayaan. Jika masih ada kendala, pemerintah perlu menetapkan target penyelesaian yang jelas.
Menurut Firman, masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan kesehatan. Karena itu, RS Atue harus segera difungsikan secara optimal setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
Di sisi lain, Banggar meminta pemerintah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah perlu memetakan potensi riil dan mengevaluasi sektor penyumbang pendapatan secara berkala.
Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak
Firman mengingatkan OPD agar tidak hanya mengejar penyerapan anggaran. Setiap program harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
Karena itu, koordinasi OPD dan TAPD perlu diperkuat sejak perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus direncanakan dengan baik, digunakan secara tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Firman.
Sebagai penutup, Firman menyampaikan pantun yang menegaskan harapan terhadap arah anggaran daerah.
Ke Malili membawa harapan,
Singgah sejenak menikmati senja.
Anggaran perubahan kita tetapkan,
Untuk rakyat dan kemajuan daerah tercinta.
Dari paripurna lahir keputusan,
Dari anggaran hadir pembangunan.
Bersama DPRD dan Pemda dalam satu tujuan,
Luwu Timur maju, rakyat sejahtera menjadi harapan.
keberhasilan perubahan APBD 2026 bukan sekadar soal serapan anggaran. Ukuran utamanya adalah dampak nyata terhadap pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur. (bii)



