Praktik ketenagakerjaan di sektor industri kembali disorot. PT Huayu Nikel Indonesia (HNI) diduga mempekerjakan tujuh Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China tanpa dokumen resmi.
Temuan ini mencuat dalam inspeksi mendadak yang dilakukan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Luwu Timur di Pelabuhan Waru-waru, Kecamatan Malili, Kamis (09/04/2026).
Kepala Dinas, Jhoni Patabi, memimpin langsung sidak tersebut dan menemukan adanya pelanggaran dokumen.
Ia menyebut tujuh TKA tersebut tidak memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
“Ada tujuh orang yang tidak memiliki RPTKA. Kami sudah minta perusahaan tidak mempekerjakan mereka,” tegasnya.
RPTKA merupakan syarat utama bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dan wajib disahkan oleh pemerintah pusat.
Ketiadaan dokumen ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Namun, pihak dinas mengaku kewenangannya terbatas pada pembinaan.
Sementara penanganan terkait visa dan deportasi menjadi ranah pihak Imigrasi.
Selain itu, ketujuh TKA tersebut diketahui telah tinggal di kawasan pemukiman warga di Desa Puncak Indah, Malili.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu persoalan sosial jika tidak segera ditangani.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Huayu Nikel Indonesia belum memberikan keterangan resmi.
Sikap diam perusahaan ini memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.



